INILAH.COM, Jakarta - Nasib dua pimpinan KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto akan diputus Senin (23/11). Jika sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih tidak menggunakan rekomendasi Tim 8, maka diperkirakan akan memancing reaksi yang sangat besar dari masyarakat.

"Saya kira akan ada demonstrasi besar-besaran seperti penekanan dari masyarakat jika presiden tidak menjalankan rekomendasi," kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang, Bachtiar Effendi, usai dialog 'Pascarekomendasi Tim 8', di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (21/11).

Sikap SBY yang terkesan lambat dalam mengambil keputusan saja, kata dia, sudah menimbulkan reaksi keras dari beberapa kalangan. Sehingga, jika sampai SBY memutuskan tidak menggunakan rekomendasi, maka akan memicu perlawanan rakyat.

Menurut dia, tidak ada alasan bagi SBY menolak rekomendasi Tim 8. Mengenai yang menjadi prioritas lebih dulu, itu terserah SBY. "Tetapi menurut saya, prioritas utamanya adalah kasus Bibit-Chandra. Kemudian soal aparat penegak hukum yang terlibat, kemudian Bank Century, dan memberantas mafia peradilan," papar Bachtiar.

Selain itu, lanjutnya, SBY juga harus meminta pertanggungjawaban Kapolri dan Jaksa Agung terkait kasus ini. Sebab, informasi yang diberikan tidak akurat. "Jika Presiden mengatakan hentikan kasus itu, berarti polisi tidak punya bukti. Karena selama ini pun, polisi dan jaksa tidak bisa menunjukan bukti itu. Termasuk dalam pertemuan dengan DPR, kata dia.

Sehingga, menurut Bachtiar, SBY memiliki kewajiban politik dan moral untuk menerima seluruh rekomendasi Tim 8. Sebab, SBY yang membentuk tim itu dan memilihnya berdasarkan intergritas tinggi mereka. [nuz]