INILAH.COM, Jakarta - Pengusulan Hak Angket Bank Century di DPR dinilai menjadi sasaran pembelokan beragam isu baru. Ketidakjelasan itu akibat dari tumpang-tindih kepentingan.

"Ada tumpang tindih kepentingan, apakah elit sengaja menciptakan, atau memang murni kepentingan rakyat," kata pengamat filsafat politik UI Rocky Gerung kepada INILAH.COM ditemui di Bandung, Sabtu (21/11).

Menurutnya, skandal Bank Century semula hanya ditengarai sebagai kejahatan perbankan semata. Namun, ketika satu demi satu terkuak, melebar menjadi isu politik. Dari mulai dugaan aliran dana ke parpol untuk kampanye dalam Pemilu 2009, hingga keterlibatan presiden terpilih, SBY.

"Semula Boediono dikaitkan karena dia Gubernur BI, namun menjadi politis, ketika dia menkadi wapres SBY, ini ada dugaan jangan-jangan ada sesuatu dibalik itu," ujar dia.

Terlebih ketika melebar menjadi isu di DPR, ketika anggota ramai-ramai mengusulkan Hak Angket Bank Century. Masyarakat bisa mempersepsikan bahwa hak angket itu sebagai senjata pamungkas PDIP, atau lawan SBY untuk memperoleh kejayaan.

"Tidak ada yang melarang persepsi itu berkembang. Kita tidak pungkiri bahwa tidak semua melihat hak angket itu sebagai pembelaan terhadap aspirasi rakyat," paparnya.

Rocky mengatakan, hak angket di DPR bisa saja gagal di tengah jalan. Apalagi partai mayoritas, FPD, tidak mendukung pembentukan itu. "Rakyat juga ditambah-tambahin isu bahwa ada kaitannya dengan jalan Thamrin, dan jalan Trunojoyo," ujarnya.

Menurutnya, tidak hanya dari FPDIP, tapi semua anggota DPR perlu mendorong pembentukan hak angket Bank Century. "Harus ada pembuktian dari DPR, kita lihat apakah tanggal 1 Desember nanti disahkan atau dilemahkan," tandas Gerung. [ikl/jib]