INILAH.COM, Jakarta - Komisi VII DPR-RI menilai krisis listrik yang terjadi sekarang adalah juga buah dari kesalahan Pemerintah selain PLN selama ini.

"Defisit listrik sekarang karena salah urus manajemen, bussiness development yang tidak visioner, tidak mampu memprediksi laju peningkatan permintaan atau kebutuhan listrik dengan laju penambahan pembangkit.
Tugas ini jelas bukan hanya melibatkan Direksi PLN semata tetapi juga ada andil dari Pemerintah," ujarnya.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR-RI Dewi Aryani Hilman kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (23/11). Lanjutnya, sejak dulu tidak ada program pembangkit untuk renewable energi seperti PLTP, PLTA, PLTU yang notabene cost produksinya lebih murah ketimbang pembangkit berbasis BBM.

"Strategi bisnis yang tidak benar selama ini dengan bertumpu pada pembangkit berbasis BBM adalah salah satu managemen yang keliru," tandasnya.

Tambahnya lagi, akibatnya operating cost PLN sangat tinggi, sementara subsidi malah dikurangi. [cms]