INILAH.COM, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah lebih memberikan dukungan pendanaan kepada PLN untuk menghindari terjadinya krisis pasokan listrik.

"Krisis listrik yang terjadi sekarang karena masalah kurangnya pendanaan dari Pemerintah. Masalah utama yang dihadapi PLN adalah masalah keuangan," kata Wakil Ketua Kadin Indonesia bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Herman Afif Kusumo di Jakarta, Senin (23/11).

Dia menambahkan penyediaan tenaga listrik adalah tanggungjawab pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No 15 Tahun 2009. PLN masih mengalami permasalahan berkaitan aspek dengan aspek keuangan. Sementara ongkos produksi listrik terus menanjak, di satu sisi PLN menggunakan input yang mahal yaitu berupa bauran energi primer (energi mix) yang tidak optimal, masih banyak menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Anehnya, sampai sekarang belum ada keberpihak pemerintah dalam pemenuhan energi PLN. Harga jual ke masyarakat yang masih diatur belum dapat menutup mahalnya energi input BBM tersebut yang menyebabkan ketimpangan finansial PLN sehingga akhirnya mengganggu kemampuan pelayanan dan penyediaan listrik.

Karenanya Herman mengatakan agar semua pihak memberikan dukungan dan keberpihakan terhadap ketenagalistrikan nasional PLN yakini berupa dukungan penyediaan energi primer yang lebih murah untuk menggantikan BBM yang masih banyak digunakan PLN. [hid]