INILAH.COM, Jakarta - Untuk menghindari tsunami politik dan mencegah instabilitas pemerintahannya, Presiden SBY diimbau harus merespons dengan cepat dan arif hasil audit investigsi BPK atas bailout Bank Century yang telah diserahkan ke DPR.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota komisi III Bambang Soesatyo kepada INILAH.COM, Selasa (24/11). Bambang mengatakan audit investigasi itu sampai pada kesimpulan, ada rekayasa dan terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam proses pemberian FPJP (fasilitas pinjaman jangka pendek) kepada Bank Century.

Selain itu, Bambang menambahkan audit yang sama juga menemukan fakta bahwa semua pengeluaran bantuan yang dicairkan setelah 18 Des 2008, yang jumlahnya sekitar Rp 2,8 trilyun, tidak ada dasar hukumnya alias ilegal.

"Hasil audit ini sudah pasti akan membawa implikasi serius bagi dinamika politik dalam negeri. Bahkan pemerintahan SBY akan alami guncangan dahsyat, mengingat rumusan dan keputusan final penyelamatan Bank Century dibuat oleh dua orang kepercayaan presiden SBY waktu itu," imbuhnya.

Seperti diketahui 2 orang kepercayaan SBY itu yakni Ketua KKSK/menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono. Sri Mulyani kini menjabat lagi Menkeu, sementara Boediono Wapres.

Bambang menegaskan tsunami politik yang bakal mengguncang stabilitas pemerintahan tak bisa dihindari SBY. Sebab, lawan politik Presiden, partai politik penyeimbang di DPR dan publik pasti akan melancarkan protes dan mendesak siapa saja yang diduga bersalah dalam kasus ini untuk menjalani proses hukum.

Bukan tidak mungkin, lanjutnya, presiden akan didesak merombak atau me-reshuffle kabinetnya. Bahkan, situasi bisa saja memanas jika dugaan bahwa ada pimpinan Parpol ikut menerima aliran dana talangan itu terbukti. [bar]