'Petir Politik' untuk Boediono-Sri Mulyani

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani boleh jadi terkena 'sambaran petir politik' dari para pakar, cendekiawan dan tokoh masyarakat yang mendesak mereka agar non-aktif.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah dan MPR Amien Rais kembali meminta agar Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinonaktifkan. Keduanya diduga kuat terlibat dalam skandal Bank Century (kini Bank Mutiara).

"Saya minta dan menganjurkan agar Boediono dan Sri Mulyani segera dinonaktifkan. Karena keterlibatan kedua pejabat ini dalam skandal Bank Century," kata Amien Rais di hadapan kalangan pers dan Muhammadiyah.

Jadi, kata Amien, alangkah baiknya dengan sikap kenegaraan, Boediono dan Sri Mulyani step down dahulu, dan harus ada langkah cepat segara dibawa ke proses hukum.

Pakar hukum Tata Negara Irman Putra Siddin mengemukakan paling lambat Oktober 2010 Indonesia sudah punya wakil presiden baru karena dugaan keterlibatan Boediono dalam Century Gate itu.

Dukungan Fraksi Partai Demokat dengan menggunakan hak angket dalam kasus Bank Century adalah peristiwa politik penting. Ini akan menjadi pemicu percepatan proses perubahan kepemimpinan nasional. Ada kalkulasi, Wapres Boediono akan jatuh pada Oktober 2010 karena kasus ini.
Namun para pengamat dan aktivis juga menuding masuknya Fraksi Partai Demokrat dalam barisan pendukung hak angket Bank Century sebagai upaya mengaborsi hak angket itu. Fraksi PD dicurigai akan menutupi segala macam kejahatan skandal Bank Century. "Itu memang harus kita awasi," kata Amien.

Sementara Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, kasus Bank Century harus diusut tuntas. Din juga mendukung pernyataan SBY yang meminta kasus ini terus diselidiki sampai tuntas, dan yang penting realisasinya.
Para demonstran terus mendesak Presiden SBY agar membersihkan lembaga hukum dan negara dari koruptor dan aparat yang tidak kredibel. Aksi demo melempar handuk, Selasa (24//11) dan desakan para tokoh masyarakat itu mengindikasikan 'petir politik' sudah menyambar kalangan elite, dan tak bisa dielakkan lagi. Kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas kasus Bank Century maupun KPK-Polri.
Badan Pemeriksa Keuangan telah menyelesaikan audit investigasi atas pengambilalihan Bank Century oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Inilah peristiwa yang telah menimbulkan spekulasi politik hebat bersamaan dengan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.
Pantas dicurigai, antara kasus Bank Century dan Bibit-Chandra terdapat kesamaan, yaitu ada indikasi rekayasa pemegang otoritas untuk memenuhi kepentingan tertentu atas nama aturan dan hukum. BPK menyimpulkan Rp5,87 triliun dana talangan melanggar aturan. Selain itu, pengucuran dana Rp2,8 triliun tidak memiliki dasar hukum. Inilah 'misteri' Bank Century. Misteri karena ada pelanggaran, dan harus diketemukan siapa yang bersalah dan bertanggung jawab dalam skandal tersebut. [mor]