Presiden Jangan Lindungi Boediono-Sri Mulyani

INILAH.COM, Jakarta - Peneliti ekonomi-politik pada Aliansi Buruh Migran Asia Tenggara dan The New Indonesia Foundation (Yayasan Indonesia Baru) Frans Aba, pekan lalu kembali dari penelitian di Malaysia, Singapura, dan Brunei.

Menurut kandidat PhD ekonomi-politik pada Universitas Kebangsaan Malaysia (National University of Malaysia) itu, media massa di negara-negara ASEAN serius mengikuti dan mempublikasikan kasus dana talangan Bank Century yang bikin heboh itu.

Kasus itu, menurutnya, bisa dianggap sebagai skandal negara, sebab, melibatkan para pejabat negara di BI dan Departemen Keuangan.

Frans Aba, Master Ekonomi-politik lulusan pasca sarjana Universitas Kebangsaan itu, menyatakan SBY menjadi sulit oleh kebijakan Boediono dan Sri Mulyani terkait dana talangan Bank Century. Jadi SBY jangan sampai melindungi Boediono dan Sri Mulyani karena bisa digilas oleh gerakan rakyat dan mahasiswa yang sangat menginginkan pemberantasan korupsi dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie mencurigai ada pihak yang sengaja ingin menggulingkan SBY. Menurut Anda?
SBY adalah presiden terpilih oleh rakyat yang berjanji memberantas korupsi dan memimpin sendiri pembasmian korupsi itu. Melalui hak angket Bank Century, DPR ingin mengontrol eksekutif agar konsisten membasmi korupsi.
Nah, pernyataan Marzuki itu terkesan berlebihan dalam sebuah negara demokrasi. Saya melihat dugaan itu terlalu jauh dan berlebihan. Justru SBY akan sulit dan tercela jika terkesan melindungi Boedino dan Sri Mulyani yang membuat kebijakan dana talangan Bank Century ini.

Maksud Anda. SBY harus konsisten dengan agenda kampanye dan komitmennya bagi good governance?
Indonesia adalah sebuah negara hukum. Sehingga langkah dan berbagai tindakan dilandasi konsepsi demokrasi. Ketidakpuasan terhadap langkah SBY adalah bentuk tuntutan rakyat terhadap keadilan dan kebenaran.
Kita harus melihat bahwa skandal Bank Century ini amat sensitif dan massif. Dan sudah muncul pengakuan dari Sri Mulyani bahwa dia tak mau dipenjara. Karena itu, muncul pengakuan bahwa dia (Sri Mulyani) merasa ditipu dalam pengambilan keputusan dana talangan kasus Bank Century oleh Bank Indonesia. Ini masalah besar dan sangat serius.

Anda melihat Menkeu Sri Mulyani dan Boediono tak bisa lari?
Ya, tak boleh lari atau lempar tanggung jawab. Mesti kita pertanyakan, kenapa orang seperti Sri Mulyani, yang dikenal sangat taat azas, bahkan untuk urusan uang Rp20 miliar saja bisa sangat teliti, tiba-tiba menjadi begitu tidak prudent dalam memutuskan pengucuran dana Rp6,7 triliun. Dan saya dengar pengucuran itu dilakukan pada hari Minggu. Ini benar-benar aneh. Pengucuran dana dilakukan di hari libur, bukan luar hari kerja mengindikasikan adanya kriminal atau ketidakberesan.
Saya ingatkan lagi bahwa BPK menilai, pengucuran dana talangan ke Bank Century (sekarang Bank Mutiara) senilai Rp 6,7 triliun ada rekayasa. Beberapa elemen rekayasa, di antaranya dari total dana talangan itu yang dikucurkan ke Bank Century, Rp2,8 triliun di antaranya adalah tidak memiliki dasar hukum, alias ilegal. Sebab, pengucuran Rp2,8 triliun itu dilakukan setelah 18 Desember 2008, atau setelah DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 8/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Padahal Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur BI, mendasarkan pengucuran dana talangan pada Perppu itu. Saya yakin publik terus menuntut ke mana saja aliran dana talangan Bank Century itu mengalir, dari hulu sampai ke hilir. [mor]