INILAH.COM, Jakarta - Kabinet Indonesia Muda (KIM) menyatakan tidak akan melakukan aksi massa turun ke jalan pada 1 Desember untuk menyikapi pengesahan Pansus Hak Angket Century di paripurna DPR. Mereka juga tidak akan mendesak Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur.

"Tidak ya. Kami akan lebih kepada memberi masukan ke panitia angket semacam mediasi pansus angket ke pihak lain untuk Cnetury," ujar Menteri Sekretaris Negara KIM Indra J Pilliang, di Hotel Maharani, Jakarta, Sabtu (28/11).

Menurut mantan peneliti senior CSIS ini, KIM hanya akan menjadi partner yang memberi akses kemudahan bagi pansus untuk meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Century. "Kita tidak lagi bermain di level jalanan. Kita tidak akan teriak teriak seperti yang lain," katanya.

Indra juga menyatakan, KIM tidak akan meminta atau mendesak Sri Mulyani dan Boediono mundur. "Kita menghormati hukum. Bersalah, ya baru ketika ada putusan pengadilan. Kita menghindari politik tingkat tinggi, sementara yang terjadi adalah kemunduran. Dan tidak bicara pada Boediono, jatuh atau tidak," pungkasnya. [nuz]