Erman Rajagukguk: Dana Rp6,7 T ke Century Milik LPS

Oleh: Susan Silaban

Selasa, 1 Desember 2009 | 17:41 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Guru Besar Hukum Ekonomi UI Erman Rajagukguk dana talangan untuk Bank Century senilai Rp6,7 triliun bukan milik negara tetapi milik LPS.

"Saya tidak sepakat dengan pihak-pihak yang mengatakan uang yang dikeluarkan LPS itu milik negara," tukas Erman usai bertemu Menkeu Sri Mulyani di Kantor Pusat Pajak, Selasa (1/12).

Menurutnya, berdasarkan UU LPS menyatakan, jika ada sisa hasil usaha LPS maka SHU itu adalah milik LPS karena sebagai badan hukum yang mempunyai aset sendiri. "Yang menjadi uang negara itu jika LPS membayar pajak dan dividen yang dibayarkan kepada pemerintah," ujarnya.

Bukan hanya masalah bail out saja, Erman juga tidak setuju dengan pendapat BPK yang mengatakan adanya penyelewengan. "Kalau menurut saya, BPK itu tidak mengaudit kebijakan tetapi mengaudit keuangan
apakah ada kecurangan. Jadi, saya tidak sama pendapat dengan BPK yang menyatakan adanya penyelewengan," pungasnya.

Pada kesempatan yang sama Hikmanto Juwono mengungkapkan, kebijakan bail out yang diambil tidak bisa dikriminalisasikan, melainkan pihak-pihak yang membuat kriminal itu yang bisa dikriminalisasikan. "Yang penting itu adalah kebijakan itu tepat atau tidak bisa dilihat
dari kaca mata hari ini," ucap Hikmanto. [san/hid]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !

3 Komentar

Pecinta Merah Putih @ Kamis, 7 Januari 2010 | 21:59 WIB

KEUANGAN LPS merupakan KEUANGAN NEGARA Pak Profesor Erman yang saya hormati dan teman2, sebagai pecinta Merah Putih, apa yang saya ketahui berdasarkan UU dan peraturan lain yang saya baca (teman2 mungkin bisa browsing di internet tentang Ketentuan dan peraturan yang ada) adalah sebagai berikut: 1. Sebagaimana pasal 88 ayat (3) UU 24/2004 tentang LPS bahwa laporan keuangan tahunan LPS diaudit oleh BPK. Ini membuktikan bahwa keuangan LPS merupakan keuangan negara, karena sebagaimana pasal 6 ayat (1) UU 15/2006 tentang BPK jo. Pasal 3 UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa: BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi seluruh unsur Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara antara lain huruf i kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 3. LPS dalam melaksanakan fungsinya memperoleh fasilitas dari pemerintah/negara al.: a. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) UU 24/2004 tentang LPS), b. Menetapkan dan memungut kontribusi dan premi penjaminan dari semua bank peserta penjaminan (Sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU 24/2004 tentang LPS), c. Menjatuhkan sanksi administratif berupa denda terhadap bank sebagai akibat premi kurang dibayar dan/atau terlambat dibayar (sebagaimana pasal 92 ayat (1) dan (2) â€“UU 24/2004 tentang LPS), d. Modal awal LPS sebesar 4 triliun berbentuk tunai dan berasal dari rekening Menteri Keuangan atas nama Bendahara Umum Negara yang merupakan Kekayaan negara yang dipisahkan (Sebagaimana pasal 81 ayat (1) dan (2) UU 24/2004 tentang LPS). (adalah merupakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. UU 20/2001 tentang perubahannya â€“dimana Pada Penjelasan Umum, Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul). e. Dalam hal modal LPS kurang dari modal awal, pemerintah dengan persetujuan DPR RI menutup kekurangan tersebut (sebagaimana Pasal 85 ayat (1) UU 24/2004 tentang LPS). Kesimpulan menurut hemat kami berdasarkan UU yang saya ketahui dan saya baca adalah KEUANGAN LPS MERUPAKAN KEUANGAN NEGARA. Sehingga tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh teman2 di forum ini dan semua warga Negara serta Bapak Profesor Mantan Wasekab yang terhormat, tolong sebelum berstatement baca dulu â€“barangkali ada kalimat atau pernyataan kita yang bertentangan dengan UU/Peraturan yang berlaku di Republik tercinta ini â€“yang dikhawatirkan membuat bingung Adik2 kita yang masih menuntut ilmu di bangku-bangku sekolah, Setuju? contoh yang pernah terjadi yang mudah2an masih ada dalam ingatan kita: 1. uang yayasan BI yang melibatkan Besan sudah inkrah bahwa ini bagian uang BI sehingga merupakan uang negara dan jelas dari APBN, 2. modal awal LPS 4 triliun ini kan dari uang negara 3. uang sisminbakum > udah diputus secara inkrah bahwa ini uang negara. 4. Kasus bank mandiri yang melibatkan Pak Neloe pun sudah memiliki hukum tetap bahwa itu adalah merupakan keuangan negera dimana Saksi ahlinya adalah Bapak Profesor Erman Sendiri. Terima kasih.

William j o'neil @ Minggu, 6 Desember 2009 | 19:59 WIB

Setuju banget,.. LPS itu penjamin perbankan, uangnya dapet dari bank-bank, istilah bayar premi asuransi kelancaran usaha. Kenapa DPR-DPR ribut,.. duit duit bank,.. kalau ada yg nyetor berarti perlu digunakan dong kalau ada keperluan.. Setuju banget sama bp. Erman Rajagukguk.... Semoga rakyat bisa ngerti dan jangan mau diaduh domba...