INILAH.COM, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein membantah mengalami penekanan dalam menelusuri aliran dana Century.

"Untuk intimidasi, sampai hari ini tidak ada, tidak ada ancaman, tidak ada tekanan," ujar Kepala PPATK Yunus Hussein di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/12).

Yunus juga menyatakan bahwa kabar yang menyatakan adanya sejumlah uang ke partai hanyalah wacana yang berkembang. Namun tidak ada data yang dikeluarkan PPATK.

Menurut Yunus, PPATK bekerja berdasarkan laporan dari penyedia jasa keuangan, transaksi mencurigakan dan dari bea cukai untuk orang masuk pabea. Mekanisme laporannya sendiri adalah bottom up dan top down.

"Bottom up itu adalah kalau penyedia keuangan melakukan identifikasi ada transaksi mencurigakan atas inisiatif sendiri melapokan ke kami. Sedangkan top down kami meminta dan dapat info dari BPK. Laporan BPK ini semuanya top down," kata dia.

Memang diakui Yunus, PPATK ada prioritas bekerja, bukan sanggup atau tidak melacak rekening nasabah.

"Kami kejar yang kira- kira ada penyimpangan. Setiap hari ada 70 laporan ke kami. Ada masalah prioritas bukan membabi buta. Kami bisa pasif dan aktif," ungkapnya.

PPATK mengaku, untuk memperlancar kerjanya, PPATK telah melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Bank Indonesia, LPS dan lainnya. Begitu ada informasi mencurigakan, kata dia PPATK bisa langsung bergerak.

"Kalau pencairan dana ya yang paling tahu adalah LPS. Begitu juga BI. Kami bukannya tidak mau menelusuri tapi ada prioritas. Dan BPK meminta kami hanya 51 rekening. Kami punya tanggungjawab moral. Tapi kami juga butuh informasi awal untuk mendalami penelusuran. Tidak minta begitu saja," imbuh Husein. [mvi/mut]