INILAH.COM, Jakarta - Perayaan Hari anti Korupsi sedunia pada 9 Desember mendatang dianggap Presiden SBY bermuatan politik. Kekhawatiran itu dinilai berlebihan.
"Menyayangkan pernyataan presiden SBY bahwa ada motif politik kekuasaan atas rencana peringatan hari anti korupsi pada 9 desember mendatang. Kekhawatiran SBY berlebihan apalagi pemerintahannya didukung oleh sejumlah parpol," tutur Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti dalam keterangan persnya di kantor Kontras Jakarta, Minggu (6/12).
Seharusnya, lanjut dia, proses sosial dalam perayaan hari anti korupsi ikut dimeriahkan pemerintah, jika menganggap perayaan tersebut seagenda pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
"Sebaiknya presiden memberikan pernyataan yang menenteramkan dan menciptakan ketenangan masyarakat bukan justru mencemaskan," imbuh mantan Sekjen KIPP ini.
Dijelaskan dia, tudingan gerakan sosial bermotif politis dengan menjatuhkan kekuasaan itu sama artinya mereduksi makna kritik dan otonomi partisipasi masyarakat. Sehingga, seolah gerakan sosial tersebut merupakan urusan kekuasaan.
"Sebaiknya presiden berkonsentrasi pada pokok permasalahan yang menjadi sorotan masyarakat bukan malah memberikan pernyataan yang mengkhawatirkan yang mencemaskan masyarakat," ujar Ray.
Karena itu, ia meminta agar Presiden berkonsentrasi untuk segera mengeluarkan Keppres mengaktifkan Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto sebagai Wakil Ketua KPK. Sehingga kinerja KPK bisa lebih optimal dalam mengungkap kasus di PT Masaro dan Bank Century.
"Membersihkan mafia hukum dan makelar kasus, di semua lembaga penegakkan hukum. Memberi sanksi pada pejabat publik yang tersangkut KKN atau mendapat sorotan negatif masyarakat. Serahkan urusan demontrasi dan biarkan ditangani oleh pihak berwenang dalam hal ini polri," tandas Ray. [jib]
