INILAH.COM, Jakarta - Pernyataan Presiden SBY yang menilai perayaan hari anti korupsi sedunia pada 9 Desember mendatang bermuatan politisi dinilai tidak layak. Bahkan cenderung memprovokasi rakyat.

"Seharusnya pemerintah tidak mencurigai rakyat dan tudingan tersebut merupakan upaya provokasi agar rakyat tidak percaya dengan aksi yang dilakukan 9 desember besok. Kok bisa-bisanya SBY menuding itu," ujar aktivis Bendera Mustar Bonaventura kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (6/12).

Ia menilai, tudingan Presiden SBY tersebut berlebihan dan tidak beralasan. "Presiden SBY melakukan propaganda dengan membuat isu-isu dan melemparkan statement seperti itu," kata Mustar.

Sebelumnya Presiden SBY dalam pidatonya pada Rapimnas Partai Demokrat mengatakan, dirinya sudah memiliki data lengkap mengenai apa, dan siapa sasaran yang dituju dalam unjuk rasa pada 9 Desember mendatang.

Dalam demokrasi, SBY menuturkan, unjuk rasa merupakan tindakan yang sah, terutama kepada presiden. "Saya maknai itulah demokrasi," kata SBY.

Lebih lanjut SBY mengatakan, dirinya menyambut baik tokoh-tokoh yang peduli terhadap nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, ia menilai, gerakan 9 Desember juga memiliki motif lain, yang berbeda dengan semangat pemberantasa korupsi.

"Kemarin saya katakan, bahwa akan muncul tokoh yang dalam 5 tahun ini belum terlihat. Saya ucapkan welcome. Selamat datang kepada mereka," tandas SBY. [jib]