INILAH.COM, Jakarta - Dua organisasi massa terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat bekerja sama, salah satunya adalah soal pemberantasan korupsi.

"NU dan Muhammadiyah sepakat kerjasama dimasa mendatang, khususnya pemberdayaan umat, dakwah. Sepakat bahwa NU dan Muhammadiyah memfungsikan gerakan moral anti korupsi," ujar Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam acara silaturahmi PBNU dengan PP Muhammadiyah di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (19/12).

Sementara itu, menurut Ketua PBNU Hasyim Muzadi, lembaga KPK terlalu kecil dengan korupsi yang besar, maka tidak bisa menghindari tebang pilih. Karena lebih lemah dari eksekutif, maka menjadi moncong rezim yang sekarang berkuasa.

"Karena triger, maka biasanya hukumannya berlebih-lebihan. Makanya kita kampanyekan budaya hidup halal," kata Hasyim.

Selain memberantas korupsi dalam ranah hukum, silaturahmi PBNU dan Muhammadiyah menyepakati beberapa hal. Antara lain menyatakan tahun baru harus dijadikan tempat untuk instropeksi diri.

Kemudian menyerukan kepada umat muslim, agar mencegah benih perpecahan dan kekerasan yang dapat merusak bangunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apalagi saat ini, umat muslim menghadapi materialisme dan konsumerisme yang tinggi.

Tak hanya itu PBNU dan Muhammadiyah meminta kepada pemerintah dan elemen bangsa untuk mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan politik sesaat. Selain itu mengharapkan, adanya keseriusan pengelola negara agar lebih memperbaiki kinerja meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara nyata dan berkeadilan.

Pemerintah juga dinilai belum terlihat mengupayakan penegakan hukum secara baik dan konsisten. Pemerintah harus membangun political will untuk membangun pemerintahan yang baik. [mvi/mut]