INILAH.COM, Jakarta - Pelaku usaha menuntut pemerintah bertanggung jawab atas ketidaksiapan industri tekstil dalam menghadapi ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA).

Demikian disampaikan Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi ketika dihubungi INILAH.COM, Kamis malam, (24/12).
"Kalau bicara FTA sudah pasti bicara negara. Dan sudah jelas negara kita belum bisa berkompetisi. Ngurus bunga bank, energi, tenaga kerja, infrastruktur saja belum siap, kenapa bicara FTA. Kalau pemerintah belum bisa mengurus semuanya, maka berpengaruh ke dunia usaha," ujarnya.

Ernovian menambahkan, pemerintah harus fokus dalam membenahi infrastruktur, penyediaan bahan baku, penjagaan terhadap pasar dalam negeri, perbaikan energi, tenaga kerja, dan pengoptimalan Permendag No.56 Tahun 2008 (tentang ketentuan impor produk hanya melalui pelabuhan utama). "Serta pemberlakuan lima pelabuhan untuk mempermudah monitoring, membantu usahawan dalam melakukan promosi produk," lanjutnya.

"Saya sangat prihatin, kenapa pemerintah tidak melakukan dukungan menyeluruh kepada industri tekstil. Padahal national interest pada tekstil sudah jelas. Pertama, tekstil meghasilkan devisa melalui ekspor. Kedua, tekstil menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran, tambahnya.

Setiap tahun, tekstil memberikan Rp5 milyar ke devisa negara. Ditambah lagi penyerapan langsung tenaga kerja yang mencapai 1, 2 juta jiwa dan tenaga kerja yang diserap secara tidak langsung, seperti supporting productions, chemical, ritel-nya, yang bisa menyerap hingga 3,5 juta jiwa. [mre/hid]