Mobil Hybrid Lebih Irit

INILAH.COM, Jakarta -Beberapa hari menjelang tutup tahun 2009, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Baru (KIB) II terlihat sudah mengendarai mobil baru, yakni Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp1,3 milyar. Sekretariat Negara sebagai pihak yang membagi-bagikan mobil baru itu menyiapkan sedikitnya 150 unit mobil baru. Kalikan saja berapa anggaran yang dikeluarkan pemerintah.

Padahal ada mobil yang lebih murah, ramah lingkungan, bahan bakarnya irit, namanya sedan hybrid. Apalagi, pemerintah bersama DPR sudah berinisiatif untuk mengurangi penggunaan kendaraan mewah bermesin bongsor melalui pengesahaan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) menjadi UU yang berlaku efektif 20 April 2010.
Ia, sedan hybrid? Sepertinya mobil bermesin ganda ini belum tersentuh. Padahal Toyota Astra Motor sudah memperkenalkan model hybrid Prius sejak beberapa tahun lalu dengan cara disewakan ke sejumlah instansi. Pada gelaran Indonesian International Motor Show Juli lalu, Prius generasi ketiga ikut menyemarakkan booth Toyota dan bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat itu pernah menyampaikan niat pemerintah memberikan insentif khusus bagi pengembangan kendaraan bermotor yang menggunakan energi alternatif.
Komitmen awal tersebut setidaknya bisa membangkitkan semangat produsen otomotif nasional untuk terus mengembangkan konsep kendaraan ramah lingkungan (eco car). Terlebih dengan harga minyak mentah dunia yang terus berfluktuasi pada level tinggi sehingga keberadaan eco car sudah menjadi tuntutan pasar global dewasa ini.
Tentu dengan adanya insentif pajak akan membuat harga mobil hibrida bisa turun hingga 30 persen. Saat ini mobil Prius hybrid generasi ketiga yang dipasarkan di Indonesia harga jualnya berkisar Rp585 juta per unit.
Jika insentif pajak tersebut diterapkan maka harganya bisa turun antara Rp400-Rp450 juta per unitnya. Bayangkan saja, berapa anggaran yang bisa diirit pemerintah, kalau saja para menteri di KIB II menggunakan mobil ramah lingkungan ini?
Di negara lain semacam Jepang dan Thailand, pengembangan mobil hybrid mendapat dukungan penuh dari pemerintah mengingat kendaraan jenis ini mampu menekan pemakaian bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, harga jual mobil hybrid di kedua negara tersebut bisa sangat kompetitif.
Meski harga mobil hybrid selangit, tetapi ada sejumlah orang yang sudah menggunakan mobil ramah lingkungan itu. Artinya, masyarakat Indonesia mulai paham dan peduli terhadap teknologi hybrid yang kini menjadi tren di industri otomotif global.
Bahkan pada pameran otomotif Tokyo Motor Show di Jepang belum lama ini, sejumlah besar pabrikan dunia sudah memperkenalkan model hybrid meski masih banyak yang sebatas konsep. Ini sebagai sinyal bahwa dalam waktu kurang dari lima tahun, setiap pabrikan sudah mulai memasarkan model hybrid mereka.
Jika ini tak diantisipasi oleh pemerintah, kemungkinan rakyat Indonesia hanya bisa menjadi penonton karena mereka tak mampu membeli mobil hybrid. Itu akibat dari tingginya harga jual di Indonesia setelah dikenakan PPnBM yang bakal melonjak dari 75% menjadi 200% mulai tahun depan.
Dengan kenaikan pajak itu, harga sebuah Prius generasi baru yang berada di kisaran Rp 600 juta on the road, pasti akan melonjak drastis dan semakin tak terjangkau hanya untuk sebuah mobil berkasitas mesin 1.600cc. Nah, ini yang harus dijadikan celah bagi para anggota kabinet baru untuk melakukan gebrakan melalui insentif pajak untuk kendaraan hybrid.
Diyakini insentif pajak untuk kendaraan hybrid tak akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, karena pada saat yang bersamaan dana subsidi untuk BBM justru terpangkas jika lebih banyak orang Indonesia menggunakan mobil hybrid. Sebagai catatan, tahun lalu saja subsidi BBM sekitar Rp 250 trilun sampai Rp 300 triliun.
Kalau kebijakan pemberian insentif pajak untuk hybrid itu belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, bisa saja gebrakan pemerintah itu dimulai dengan menyewa kendaraan hybrid dari pihak Toyota sebagai pabrikan yang paling banyak memiliki line-up. Kalau tidak Prius, bisa mendatangkan Camry hybrid dan sejumlah model lainnya dari beberapa pabrikan, seperti Honda, melalui sistem sewa untuk para menteri dan pejabat tinggi negara lainnya.
Setelah para menteri mencicipi kenyamanan dan keramahan kendaraan hybrid, niscaya mereka dapat merasakan betapa irit dan ramah kendaraan ini bagi lingkungan, sehingga dapat mempengaruhi terbitnya kebijakan yang pro rakyat, pro lingkungan dan pro pengusaha.
Sayang, mobil dinas para menteri bukan hybrid.