INILAH.COM, Jakarta - Mulai 1 Januari 2010 telah berlaku perdagangan bebas Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China. Sehingga produk China akan lebih mudah masuk, apalagi 90% produk asal negara itu akan dikenai tarif nol persen.
Sejumlah kekhawatiran sudah disampaikan para produsen tekstil dan produk tekstil yang kemungkinan besar tidak mampu bersaing dengan produk China yang harganya murah.
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno sudah mewanti-wanti bahkan menunjukkan sepanjang 2008-2009, sebanyak 426 industri tekstil dan produk tekstil (TPT) gulung tikar sehingga 78.158 tenaga kerja terpaksa diberhentikan.
Untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk, API belum punya strategi yang efektif. Padahal, ungkap API, barang selundupan dari China sejak lama sudah merajalela. Produk China bakal terus mendominasi sehingga produk lokal tertinggal. Bahkan di pusat perdagangan Tanah Abang saja, 80% dikuasai tekstil dan produk tekstil asal China.
Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China cepat atau lambat akan menghancurkan sendi-sendi industri di dalam negeri. Perjanjian ASEAN-China itu mulai diberlakukan per 1 Januari 2010.
Lambatnya langkah pemerintah untuk penguatan industri dalam negeri terkait datangnya Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China itu dikhawatirkan dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 7,5 juta pekerja.
Jumlah itu mencapai 25% dari total jumlah pekerja sektor formal saat ini sebesar 29 juta orang. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto, berdasarkan perhitungan Apindo, saat ini dari total produk yang beredar di pasar nasional 50% dikuasai produk-produk impor. Dari jumlah itu, sekitar 40% datang dari China.
"Jika nanti pemerintah begitu saja melepas indutri dalam negeri untuk bersaing head to head dengan produk China, dipastikan sebaran produk murah China di pasar domestik dapat melonjak hingga 70%," ujarnya.
Tanpa adanya keberpihakan dari pemerintah seperti dengan menawarkan beragam insentif bagi produsen dalam negeri dan penguatan permintaan domestik, hal itu dapat mempurukkan industri dalam negeri. "Dipastikan banyak pengusaha yang terpaksa merumahkan para tenaga kerjanya guna menekan biaya produksi agar dapat menahan laju produk-produk China," ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah harus menghambat desakan produk impor, semisal mengetatkan pengawasan pemberlakuan instrumen nontarif. Selain itu, pemerintah juga harus berpihak penuh pada penguatan kapasitas industri dalam negeri. [mdr]