INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah dimohon memberi insentif khusus bagi industri dalam negeri agar dapat menghadapi persaingan ketat dengan berlakunya ASEAN-China Free Trade Agreement.

Hal itu dikatakan Ketua Bidang Perdagangan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Harry Warganegara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (12/1). "Kalau tidak bisa dibatalkan, kita bisa renegosiasi. Tapi itu langkah yang defensif. Pemerintah harus punya langkah offensif dengan memberi insentif bagi industri," katanya.

Harry menyebutkan beberapa insentif yang diperlukan pengusaha antara lain pengurangan bunga pinjaman bagi eksportir dan bantuan untuk mendaftarkan merek bagi Usaha Kecil Menengah (UKM).

Selain itu, Harry mendesak pemerintah untuk fokus dalam upaya perbaikan infrastruktur serta jaminan pasokan energi bagi industri. "Dampak ACFTA ini ada positif dan ada negatifnya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pengusaha sendiri dan ada yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti masalah infrastruktur itu,"
ujarnya.

Biaya mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain di Indonesia saat ini masih mahal sehingga harga barang produksi lokal lebih mahal dibanding produk China.

Kepala Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Suahasil Nazara menilai meskipun ACFTA banyak mengancam industri dalam negeri, namun tetap ada peluang yang bisa diraih Indonesia. "Jangan sampai kita membuat FTA saat kita tidak siap bersaing. Pemerintah harus sadar jangn sampai kita semakin masuk pada struktur ekonomi perdagangan, kita harus masuk pada struktur ekonomi produksi," ujarnya. [*/hid]