RI Tawarkan Klaster Industri Sawit ke Jepang

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menawarkan tiga klaster industri kelapa sawit di Sumatra dan Kalimantan dalam pembangunan koridor ekonomi Indonesia bersama Jepang.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi di sela Indonesia-Japan Joint Economic Forum di Jakarta seperti dikutip dari Harian Bisnis Indonesia, kemarin."Konsepnya seperti koridor ekonomi yang di Delhi dan Mumbai India. Infrastrukturnya dibangun secara terpadu mulai dari listrik, air hingga sarana transportasinya dikaitkan dengan potensi ekonomi daerahnya," katanya.

Bayu mengatakan pihaknya menawarkan tiga klaster yang akan dibangun sebagai koridor ekonomi yaitu Sei Mangkei-Kuala Tanjung (Sumatra Utara), kawasan industri Dumai (Riau) dan Maloy (Kalimantan). "Itu akan jadi andalan untuk antisipasi dalam upaya memberi nilai tambah pada komoditas unggulan di Sumatra yang booming dalam beberapa tahun ke depan," jelasnya.

Bayu menjelaskan untuk kelompok industri kelapa sawit di bagian timur Sumatra yaitu di Sei Mangkei dan Kuala Tanjung telah ditunjuk sebagai operatornya yaitu PT Perkebunan Nusantara III.

Dengan pembangunan infrastruktur yang terpadu, Sei Mangkei-Kuala Tanjung, Dumai dan Maloy, akan menjadi andalan dalam industri kelapa sawit Indonesia. "Kita berharap mereka (Jepang) mau investasi dalam pembangunan ekonomi koridor karena Jepang juga yang berinvestasi untuk pembangunan koridor ekonomi di Delhi dan Mumbai itu," ujarnya.

Bayu menjelaskan hambatan pembangunan kelompok industri di Indonesia selama ini ada tiga yaitu masalah lahan, infrastruktur dan energi. Pemerintah pusat akan fokus pada penyelesaian masalah lahan dengan mencari berbagai solusi alternatif.

Di dalam negeri, pemerintah tengah merumuskan langkah prioritas untuk menggiring stabilitas pertumbuhan industri kelapa sawit dan harga acuan crude palm oil (CPO) Indonesia. Langkah prioritas itu a.l. pengembangan klaster industri kelapa sawit dan pembangunan infrastruktur.

Industri CPO sangat berpeluang kendati harus dikembangkan secara seimbang dan harmonis antara ekonomi dan sustainability, food dan fuel. Aturan sustainability diterapkan Indonesia bukan karena paksaan melainkan akan menjadi regulasi untuk menunjukkan kualitas CPO nasional. Ekspor CPO 2008 telah menyumbang US$12,4 miliar dari penjualan 16,7 juta ton CPO. [hid]