Golkar Senang Ada Reshuflle Kabinet

INILAH.COM, Jakarta Rencana Presiden SBY akan mengevaluasi koalisi dan kabinet SBY-Boediono ditanggapi beragam oleh banyak kalangan khususnya dari peserta koalisi. Ada yang panik, ada yang biasa saja, ada pula yang justru senang. Partai Golkar justru senang dengan adanya rencana reshfulle kabinet. Kenapa?

Menurut Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, pihaknya justru senang dengan adanya rencana evaluasi kabinet yang berujung pada reshuffle di sejumlah pos menteri. Karena, di internal Partai Golkar juga akan mengevaluasi tiga menteri dari Partai Golkar.
"Silakan saja, kita malah suka, tegas Idrus kepada pers termasuk R Ferdian Andi R wartawan INILAH.COM, ditemui di sela-sela pemeriksaan Pansus Hak Angket Bank Century kepada bekas Gubernur BI Boediono di gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/1). Berikut wawancara lengkapnya:

Rencana evaluasi koalisi dan kabinet SBY sepertinya berpengaruh pada kinerja pansus hak angket Bank Century?
Apa hubungannya? Saya sebagai Sekjen DPP Partai Golkar dan mengevaluasi menteri-menteri yang mengatasnamakan Partai Golkar yang berjumlah tiga orang. Kalau memang tiga orang itu dianggap bekerja tidak baik padahal atas nama Golkar, saya akan bicarakan dengan Ketua Umum dan semua pengurus. Kalau perlu kita tarik kembali, kenapa tidak? Lalu apa kepentingannya saya takut. Sekjen Golkar kok, gimana sih?
Yang dievaluasi SBY kan tidak hanya menteri tetapi koalisi di SBY-Boediono?
Silakan saja, presiden punya hak tetapi saya sebagai sekjen DPP Partai Golkar juga punya hak.
Jadi sama sekali upaya evlauasi koalisi tidak mempengaruhi kinerja Anda sebagai Ketua Pansus Hak Angket Bank Century?
Kenapa dipengaruhi. Apa yang mempengaruhi saya? Saya yang ada sebagai representasi Paryai Golkar bertindak atas nama itu semua. Apalagi saya sekjen.
Banyak menduga rencana evaluasi ini terkait dengan Pansus Hak Angket Bank Century?
Silakan saja. Kita jadi ketua dan dipilih secara legal. Tidak ada masalah jika Golkar tidak dipakai SBY, itu kan hak prerogatif presiden. Kami punya hak mengusulkan dan presiden punya hak untuk menolak dan menerima. Jadi saling menghargai semua.
Bagaimana dengan rencana reshfulle sejumlah pos menteri?
Silakan saja, kita malah suka. Jadi di dalam kesepakatan koalisi yang kita lakukan itu adalah antara Partai Golkar dengan pemerintahan SBY. Poin-poin di situ harus saling menghargai, tidak saling mengintervensi. Pemerintahan SBY-Boediono tetap menghargai keberadaan partai politik sebagai anggota koalisi untuk tetap kritis dan memberi masukan, saya kira tidak ada masalah. Kaitannya dengan evaluasi anggota kabinet, kita juga punya hak di dalam kesepakatan itu. Jadi misalkan nanti hasil evaluasinya, tentu disampaikan kepada kami.
Selama hampir 100 hari pemerintahan SBY-Boediono ini, apakah tidak ada intervensi dari pemerintah ke Partai Golkar?
Tidak ada sama sekali. Saya kira tunjukan saja dimana letak intervensinya. Terkait resfhuffle, presiden punya hak untuk itu. Kami sebagai anggota koalisi pemerintahan SBY-Boediono, juga berhak mengevaluasi kepada tiga anggota kami. Jadi kalau di antara tiga orang tidak efektif dan produktif dan tidak ada kontribusi atas nama Golkar kepada bangsa ini, dan proyeksinya nanti tentu berdampak pada respons masyarakat pada Partai Golkar, ya kita tarik.
Sejauh ini bagaimana evaluasi Partai Golkar terhadap para menterinya?
Belum. Kita ada mekanisme, Kamis (14/1) kita akan rapat pengurus harian, lalu dilanjutkan pada rapat pleno.[mor]