INILAH.COM, Surabaya - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim mendukung penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada sosok KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebab, Gus Dur juga pernah menjabat sebagai Ketua MUI Pusat 1987-1992.

Tetapi, MUI Jatim menolak tegas jika Gus Dur disebut sebagai bapak pluralisme. Mengapa?

Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori saat memberikan masukan dalam sidang Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) Jatim di kantor gubernur, Rabu (13/1) mengatakan, makna pluralisme ini sangat rancu dan berbahaya jika diterjemahkan masyarakat awam.

Ini karena bisa dianggap Gus Dur sebagai tokoh yang mencampur adukkan ajaran agama.

Pasalnya, saat ini banyak laporan yang masuk ke MUI Jatim, kalau para kiai mulai diundang pendeta untuk masuk gereja. Hal ini dianggap menimbulkan konflik agama, jika masyarakat awam tidak memahami maksud pluralisme tersebut.

"Saya minta Gus Dur jangan jadi bapak pluralisme, karena bisa menimbulkan konflik dan pro kontra di tengah masyarakat. Gus Dur menjadi pahlawan nasional, MUI Jatim mendukung penuh," tegasnya.

Sejarahwan Anhar Gonggong yang juga anggota Badan Pembina Pahlawan Pusat menambahkan, gelar pahlawan nasional memang layak diberikan kepada Gus Dur. "Dari aspek apapun, kepahlawanan Gus Dur tidak terbantahkan. Kita bisa menilai tingkah laku dan pikiran beliau sebelum menjabat maupun setelah menjabat presiden," imbuhnya.

Anhar yang mengaku kenal dengan Gus Dur sejak 1987 mengatakan, dirinya mengenang ketika Gus Dur sebagai presiden membuat istana negara benar-benar milik rakyat, di mana orang yang mengenakan sandal jepit bisa masuk.

Meski begitu, dalam sosok Gus Dur memang ada beberapa catatan misalnya konflik PKB yang dinilai sebagian kalangan karena tidak demokratisnya Gus Dur. "Tapi itu sekedar catatan kecil yang tidak bisa menghapus jasa beliau yang cukup besar," tuturnya.

Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, Prof Nursyam menambahkan, dari penelitian yang dilakukannya, menunjukkan jika Gus Dur tidak hanya berperan dalam menumbuhkan pluralisme, maupun multikulturalisme di Indonesia.

"Bahkan jauh hari sebelum batik secara resmi diakui internasional, Gus Dur telah mengkampanyekannya dengan selalu gunakan batik," pungkasnya. [beritajatim.com/bar]