INILAH.COM, Surabaya - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menolak penetapan gelar "Bapak Pluralisme" terhadap mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Kami tidak sependapat jika Gus Dur disebut sebagai Bapak Pluralisme seperti diungkapkan Presiden di Jombang beberapa waktu lalu karena dapat menimbulkan konflik agama," kata Ketua MUI Jatim, KH Abdusshomad Buchori, di Surabaya, Rabu (13/1).

Ia memaparkan, pluralisme merupakan faham pencampuradukan beberapa ajaran agama sehingga sangat berbahaya bagi kehidupan beragama di Indonesia.

"Ada dua hal yang membahayakan hubungan umat beragama di Indonesia, yakni radikalisme agama dan pluralisme agama," katanya dalam sidang Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) Jatim untuk membahas pengusulan Gus Dur sebagai pahlawan nasional.

Shomad menyatakan, sejak Gus Dur disebut sebagai Bapak Pluralisme, MUI Jatim kebanjiran surat protes dari berbagai kalangan. "Yang benar adalah pluralitas, bukan pluralisme. Pluralitas adalah upaya untuk mensejajarkan beberapa agama. Ini harus dicermati agar tidak memicu konflik karena adanya pelanggaran akidah," katanya mengingatkan.

Mengenai usulan kepahlawanan Gus Dur, dia menyatakan dukungannya, apalagi sebagai mantan Ketua Umum MUI, Gus Dur telah memberikan jasa yang cukup besar dalam menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan beragama.

Sementara itu, Ketua BPPD Jatim Saifullah Yusuf yang memimpin sidang itu menyatakan, penyebutan Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme itu tidak ada landasan hukumnya berupa surat keputusan (SK) Presiden atau SK Gubernur.

"Itu hanya penyebutan, tidak ada SK-nya. Namun masukan dari MUI ini sangat berarti," kata Wakil Gubernur Jatim yang juga masih keponakan Gus Dur itu.

Dalam sambutan upacara pemakaman Gus Dur di Pondok Pesantren (PP) Tebuireng, Jombang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme yang patut ditauladani seluruh bangsa. [*/mut]