INILAH.COM, Jakarta - Forum Ekonom Indonesia (FEI) menilai, Program 100 Hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlalu disibukkan hal-hal yang tidak bersifat substantif.

Demikian disampaikan anggota FEI Fahmi Radhi dalam jumpa pers Forum Ekonom Indonesia yang diikuti 15 ekonom, di Jakarta, Minggu (17/1). Saat ini hampir 100 hari pemerintahan SBY, direpotkan beberapa kasus syarat nuansa politis, seperti kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

Fahmi menyatakan, pemerintahan SBY sepatutnya lebih berkonsentrasi pada proses deindustrialisasi, yang telah terjadi sejak lima tahun lalu. "Industri kita menghadapi liberalisasi yang dashyat. Saat ini industri berbasis UMKM tidak mampu menghadapi produk China," ujar Fahmi.

Ke-15 ekonom tersebut adalah Ahmad Erani Yustika, Bonnie Setiawan, Denni Daruri, Fahmi Radhi, Fahrial Anwar, Fathul Nugroho, Hendri Saparini, Ichsanuddin Noorsy, Ikhsan Modjo, Iman Sugema, Ismet Hasan
Putro, M.Fadhil Hasan, Revrisond Baswir, Ronnie H. Rusli, dan Syamsul Hadi.

Selain itu, menurut Fahmi, Indonesia saat ini tidak memiliki produk andalan ekspor yang bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan terlalu bergantung pada kekayaan alam yang bernilai rendah.

Sementara anggota FEI lainnya, Rizal Ramli menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dihasilkan kendati masih positif, namun masih relatif rendah bila dibandingkan potensinya. "Tingkat pertumbuhan
yang dicapai belum mampu menyelesaikan masalah-masalah struktural, yaitu pengangguran dan tingkat kesejahteraan rakyat," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Selain itu, Rizal mengatakan, Indonesia harus segera menyiapkan diri menjadi negara industri di berbagai sektor, termasuk pertambangan dan percepatan pertanian.

Rizal memberi contoh, jika Inggris dahulu membutuhkan waktu 100 tahun, Cina hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 tahun. "Dengan pengalaman tersebut, maka sangat mungkin bagi Indonesia untuk melakukan lompatan strategi dan kebijakan untuk mempercepat industrialisasi Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, hal yang harus dilakukan adalah mengakhiri kebijakan ekonomi yang berparadigma pro pasar ugal-ugalan dengan membuat kebijakan dan strategi industri yang akan menjadi referensi dalam pengembangan
industri yang komprehensif. "Semua kebijakan ekonomi, baik industri, perdagangan, fiskal, maupun moneter, harus pro-industri dan pro-petani," pungkasnya.

Sebagai informasi, Rizal dan ke-15 ekonom lainnya bergabung dan membentuk suatu forum ekonomi yang diberi nama Forum Ekonomi Indonesia. "Forum ini membuka diri untuk berdialog dengan pemerintah," ujar Rizal. [mre/hid]