inovasi portal berita
Minggu, 12 Februari 2012 Follow: Facebook twitter Dollar Kurs BI: 1 US Dollar = Rp.8,993.00   Mobile Mobile   Newsletter Newsletter   RSS RSS

Politik Pencitraan ala Pansus Century

Headline
inilah.com/Agung Rajasa
Oleh:
Senin, 18 Januari 2010 | 08:40 WIB
Dalam berpolitik, banyak politisi yang berupaya memperbaiki citra, itu wajar dan harus dilakukan. Namun dalam membuat citra yang positif harus dengan cara yang wajar.

Sementara itu, memanfaatkan kasus seperti kasus Bank Century untuk politik pencitraan, nampaknya kurang pada tempatnya, ibarat bernyanyi diatas penderitaan pihak lain.

Forum Pengajar Hukum Tata Negara dan HAM Jawa Timur terdiri atas sejumlah dosen bidang ilmu hukum antara lain Radian Salman (Universitas Airlangga), Dwi Rahayu Kristianti (Unair), Herlambang Perdana Wiratraman (Unair), Muktiono (Universitas Brawijaya), dan M Ali Safaat (Unbraw), hari Minggu, 17 Januari 2010, dalam siaran persnya mengatakan perkembangan pengusutan kasus Bank Century akhir-akhir ini telah memperlihatkan sejumlah indikasi yang mengundang kecemasan.

Kecemasan ini, antara lain karena mekanisme ketatanegaraan melalui Pansus Century tidak menunjukkan arah yang jelas, lamban, dan terkesan teatrikal.

Pengusutan yang tidak jelas oleh Pansus DPR tersebut ditunjukkan dari terdapatnya perdebatan dengan pertanyaan yang dinilai kurang berkualitas dan komentar yang melanggar kepatutan oleh sejumlah anggota Pansus Century DPR.

Penegakan hukum dalam kasus Bank Century yang sedang diusut oleh Pansus Hak Angket Century jangan sampai terjebak hanya menjadi semacam politik pencitraan.

Forum Pengajar Hukum dan HAM Jawa Timur juga berpendapat bahwa perkembangan pengusutan Century mulai menuju ke situasi politik pencitraan dengan merespon kasus tersebut
sebagai kesalahan administratif. Untuk itu, menyayangkan kinerja Pansus DPR yang terkesan melakukan politik pencitraan dalam penegakan hukum atas pengusutan Bank Century.

Kita semua berharap Pansus Century DPR konsisten dengan fungsi hak angket, hak bertanya, bukan interogasi, sehingga
arahnya jelas untuk mengungkap kebenaran, bukan dimanfaatkan untuk politik pencitraan.

Pansus DPR sebaiknya mengedepankan proses yang benar dan transparan, kemudian dilanjutkan proses hukum yang adil bila memang diperlukan.

Dini Kinanthi
dinikina@plasa.com
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !
3 Komentar
Tan @ Selasa, 19 Januari 2010 | 05:35 WIB
Itulah kualitas politisi kita. Itulah yang diperoleh dari money politics. Itulsh Indonesia
fuad @ Senin, 18 Januari 2010 | 13:05 WIB
masalahnya.... yang jadi Pansusnya kalah cerdas ama boediono dan sri mulyani. gimana gak kalah cerdas, wong anggota pansus ada yang kuliah s1 di fisip aja sampai 7 tahun.
andri bandung @ Senin, 18 Januari 2010 | 12:01 WIB
kalo saksi yang dipanggil dalam menjawab tidak trasparan, wajar kalo anggota pansus merasa greget dan untuk mengungkapnya ya harus dong diberi stresing, biar saksi menjawab apa adanya, justru yang tidak wajar adalah orang2 yang berusaha menghalang-halangi kerja pansus untuk mengungkap kebenaran, maju terus pansus, pertahankan idealisme, karena anda adalah wakil rakyat
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA TERKINI
BERITA POPULER
RSS| Layanan Mobile| Tentang Kami| Disclaimer| Kontak Kami| Karir| Newsletter
Copyright 2008 - 2012 inilah.com, All rights reserved inilah.com.