INILAH.COM, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap Presiden SBY membentuk satgas anti pungutan liar (pungli) agar dunia usaha dapat bersaing menghadapi ACFTA.

Ketua Umum HIPMI Arwin Aksa mengatakan perlunya Satgas Pungli dibentuk karena aksi pungutan makin meresahkan masyarakat dan membuat dunia usaha Indonesia makin tidak bisa bersaing dengan dengan China. "Pungli di Tanah Air sudah pandemik. Faktor inilah yang semakin membuat kita sulit bersaing dalam perdagangan bebas dengan China. Untuk itu, kami usulkan Presiden membentuk Satgas serupa dengan Satgas anti mafia hukum," kata Erwin dalam siaran persnya, Senin (18/1).

Menurut Erwin, tugas Satgas ini tak jauh berbeda dengan Satgas anti mafia hukum yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto. Persoalan pungli di Indonesia sama parahnya dengan aktivitas mafia hukum. Sebab pungli di Tanah Air tidak hanya berlangsung di birokrasi melainkan sudah meluas sampai ke semua lapisan masyarakat.

HIPMI menilai dengan adanya Satgas akan lebih efektif mengawasi pelayanan kepada masyarakat. Dalam menghadapi AC-FTA, pemerintah membasmi segala bentuk pungutan liar di pelabuhan. Sebab kerugian negara dan pengusaha akibat pungli di pelabuhan mencapai puluhan triliun rupiah. "Minimal di pelabuhan dulu. Negara saja dirugikan di atas Rp3 triliun per tahun hanya di pelabuhan," kata Erwin.

HIPMI melihat pungli sudah menggurita sebab aktivitas ini sudah dilakukan oleh birokrasi dan masyarakat biasa. Dikatakan juga bahwa pungli dilakukan oleh pengambil kebijakan (pimpinan) dan pelaku kebijakan (aparatur negara) di lapangan. [*/hid]