INILAH.COM, Jakarta - Kerahasiaan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah tidak diperhitungkan lagi. Pansus menilai jika data tersebut sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka sudah menjadi milik rakyat.
"Kekhawatiran PPATK terlalu berlebihan. Data tersebut memang rahasia. Tapi kalau sudah ditangani oleh DPR artinya sudah milik rakyat. Prinsipnya begitu, tidak boleh dirahasiakan lagi. Jadi tidak ada urusan bocor atau tidak bocor mengenai data PPATK itu," ungkap anggota Pansus dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (25/1).
Selain itu, Bambang menegaskan bahwa data PPATK yang beberapa waktu lalu diterima oleh Pansus mengecewakan. Data tersebut dianggap tidak lengkap karena tidak menyantumkan tanggal transaksi.
"Data dari PPATK itu sumir, tidak lengkap. Disana hanya tercatat nama-nama dan transaksinya saja, sedangkan tanggalnya tidak. Sengaja atau tidak, yang jelas data tersebut sangat tidak memuaskan. Pansus perlu mengetahui waktu pembukaan rekening, maka dari itu kami sudah ajukan surat untuk meminta lagi data yang lebih lengkap dari PPATK," cetus Bambang.
Data PPATK merupakan data yang bersifat rahasia negara dan jika data tersebut bocor maka pihak yang membocorkannya bisa terancam hukuman Pidana. Namun, menanggapi hal ini, Bambang pun menampik aturan tersebut.
"Kalau digunakan untuk memeras, boleh saja dihukum pidana. Tapi kalau data-data ditujukan untuk pengusutan kasus yang sedang Pansus tangani ini apa itu termasuk pidana?" tukasnya.
Kebocoran data PPATK ke berbagai pihak yang berisi informasi bahwa ada rekening atas nama Menkeu ditujukan kepada PT Asuransi Jiwa Mega Life sebesar 20 Miliar rupiah pada November 2008, tidak diakui Bambang. Anggota Pansus yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan hanya ada nama-nama yang mirip namun memiliki profesi berbeda saja dalam data itu.
"Ada nama Sri Mulyani, tapi alamatnya beda, di Medan. Tidak ada nama Menkeu setahu saya. Bukan Sri Mulyani saja, di data itu ada nama Megawati dan Fahmi Idris juga kok. Cuma kemiripan nama saja. Mengenai 20 miliar itu saya belum tahu," pungkas Bambang. [bar]
