INILAH.COM, Jakarta - Meski luapan massa akan terjadi dalam aksi 28 Januari, Menkopolhukam Djoko Suyanto belum menerima laporan Badan Intelijen Negara (BIN). Sebab, ia yakin aksi tidak ditunggangi oknum.

"Enggak lah. Memangnya mau ditunggangi? Saya tanya lagi, realistis enggak? Menurunkan presiden, menurut Ketua MPR, Ketua MK, ada aturan-aturannya, selama aturan-aturan itu tdiak memenuhi, ya apa realistis?" kata Djoko Suyanto usai menghadiri pelantikan Wantimpres do Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/1).

Menurutnya, aksi demostrasi tidak bisa begitu saja menuntut kepala negara turun dari jabatan. Terlebih hanya karena alasan presiden tidak mampu menurunkan harga bahan pokok kebutuhan rakyat.

"Sekarang 100 hari, kecewa, karena tidak bsia menurunkan harga gula, kan tidak bisa. 100 hari itu adalah langkah menunju kerja 5 tahun. Bukan 100 hari lalu harga beras langsung murahm" beber Djoko.

Ia mengaku belum menerima laporan dari BIN terkait aksi yang melibatkan lebih dari 10 ribu massa itu. Meskipun, ada isu salah satu agenda dalam aksi tersebut adalah menuntut Presiden SBY dan Wapres Boediono turun, Djoko mengatakan informasi itu tidak perlu menunggu laporan dari BIN.

"Kalau laporan intelijen itu selalu ada. Tapi kalau itu enggak perlu laporan intelijen, baca koran saja sudah tahu ada aksi 28 Januari," ujar Djoko.

Meski tak menjelaskan bentuk pengamanan seperti apa menjelang aksi besar-besaran, Djoko mengimbau kepada masyarakat untuk tenang. Sebab, ia yakin tidak akan ada kasi demostrasi yang besar-besaran dan anarki.

"Teman-teman yang akan melaksnaakan demo, harus ada interaksi antara masyarakat dan yang mendemo. Kalau dua ini bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik, sinergi jalan, aspirasinya ditangkap, tapi berjalan dengan baik, aman dan tertib," paparnya. [ikl]