INILAH.COM, Jakarta - Sebelum menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain, pemerintah harus melakukan dialog dengan para stake holder dan pelaku bisnis.

Demikian dikatakan Menteri Perindustrian, MS Hidayat saat ditemui di Gedung Menteri Perekonomian, Jakarta (26/1). "Belajar dari ACFTA, para pelaku bisnis juga harus diajak berdialog," kata dia.

Hidayat mengatakan, saat melakukan penandatangan ACFTA, pemerintah tidak meminta pendapat dari para pelaku bisnis. Sehingga saat perdagangan bebas diberlakukan, para pelaku di sektor usaha masih awam dengan hal tersebut.

Hidayat menegaskan, persiapan tersebut mutlak diperlukan, pasalnya perdagangan bebas tidak dapat dihindari lagi. Belum lagi saat ini juga tengah ada wacana perdagangan bebas dengan Australia dan New Zealand. "FTA dengan Australia-New Zealand harus dilihat apa strong poinnya, jangan sampai impor daging sapi. Itu yang harus diantisipasI dan diperkuat dalam negeri. Dan kalau sudah benar-benar dengan Australia-New Zealnad mereka sudah sadar betul tarif jadi sama atau diturunkan," kata dia.

Menurut Hidayat, waktu yang dibutuhkan agar para pelaku industri siap menghadapi perdagangan bebas adalah sekitar satu hingga dua tahun. "Kalau masalah waktu, tergantung masing-masing industrinya. Tapi sekitar 1-2 tahun," pungkasnya. [hid]