Komisi IX: Program 100 Hari Menkes Gagal

INILAH.COM, Jakarta - Komisi IX yang menaungi bidang Kesehatan menyatakan bahwa Program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono tidak bermakna apa- apa. Karena masih ada hambatan dalam penanganan kesehatan.

"Kalau mau jujur ngomong, program 100 hari belum bermakna apa-apa. Karena tolak ukurnya masih ada penolakan rakyat dari rumah sakit," ujar Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/1).

Menurut dia kalau ada satu orang yang ditolak, berarti pemerintah telah gagal. Bukan hanya menterinya, tapi juga komisi IX. "Apa koreksi kita? Mungkin undang- undang kesehatan dan undang- undang rumah sakit yang belum di-PP-kan," kata dia.

Menurut Ribka, saat program Jamkesmas sudah berjalan tapi penolakan dari rumah sakit terjadi dimana- mana. Bahkan, dia mengaku tadi pagi mendapat SMS dari Kabupaten Cianjur bahwa ratusan orang dari Rumah Sakit Hasan Sadikin dipulangkan dengan siap menangis dan siap mati.

"Dan ini saya forward ke ibu Menteri. Makanya diambil kesimpulan harus bekerja sama dengan pemda dan departemen pusat," kata dia.

Pasalnya, sambung dia, kalau dipresentasikan program 100 hari, malah mundur akibat di pemda, Jamkesda dipersulit. Selain itu, Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) juga pernah ditolak. [mvi/mut]