Unjuk rasa sebagai cara menyampaikan pendapat adalah hal yang biasa dalam negara yang menganut demokrasi. Namun, etika tetap harus dijaga.

Seperti diberitakan oleh banyak media massa, pada 28 Januari 2010 sejumlah elemen masyarakat berencana berunjuk rasa memperingati 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.

Koordinator Lapangan Aksi Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Ton Abdillah Has mengakui, unjuk rasa damai akan diikuti kurang lebih 20.000 peserta dari unsur mahasiswa, pemuda, dan lembaga kemasyarakatan.

Aksi untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah itu juga akan dilakukan serempak di sejumlah daerah di Indonesia.

Menghadapi unjuk rasa di Jakarta, pihak aparat keamanan, seperti Polda Metro Jaya direncanakan bakal menyiapkan 10.000 polisi. Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 4.000 anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengamankan aksi itu.

Bagi kita sebagai warga masyarakat yang sering menggunakan fasilitas publik berharap, agar unjuk rasa tidak bermasalah, apalagi menjurus anarki.

Untuk itu, aksi unjuk rasa harus dijaga ketertibannya. Jangan anarki, jangan merusak, dan jangan memakai kata-kata kasar.

Di lain sisi, unjuk rasa itu juga harus disikapi secara arif. Pengunjuk rasa sendiri harus berangkat dari niat baik demi kemajuan bangsa dan negara, karena bagaimanapun unjuk rasa merupakan elemen dari demokrasi guna mengemukakan pendapat bukan memaksakan kehendak.

Unjuk rasa harus menjunjung etika dan tidak boleh melakukan kekerasan. Unjuk rasa, apalagi dengan jumlah massa yang besar, tak harus menimbulkan ketakutan dalam diri warga lainnya.

Demonstrasi di sejumlah negara justru menjadi pawai budaya yang menjadi tempat masyarakat menyuarakan pendapatnya secara langsung.



Woro Sembodhro
Baciro, Yogyakarta
worosembodhro@yahoo.com