Seratus hari pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah terlewati satu hari, tepatnya tanggal 28 Januari 2010.

Banyak pendapat yang muncul, baik yang mendukung maupun yang mengkritik jalannya kinerja pemerintahan. Secara terus terang kita kemukakan, bahwa model penilaian berdasarkan pada 100 hari pertama pemerintahan itu, merupakan hal yang baru di Indonesia. Mungkin telah berlangsung dua atau tiga kali sampai sekarang. Tetapi ini bukanlah budaya kita.

Di masa pemerintahan Soeharto, tidak ada penilaian seperti itu. Atau mungkin tidak ada yang berani melakukan penilaian. Reformasi telah memungkinkan munculnya model-model asing bertumbuhan di Indonesia, sepanjang yang kita tahu, penilaian segmentatif seperti ini adalah milik Amerika Serikat.

Tentu juga ada positif-negatifnya jika di negara kita diperkenalkan model seperti ini. Dengan penilaian seperti itu, pemerintah diharapkan mampu membangun fondasi struktural yang kuat selama tiga bulan pertama pemerintahannya untuk menghadapi segala macam tantangan lima tahun mendatang.

Ini akan memaksa pemerintah untuk menginventarisasi dan melakukan cetak biru yang kuat tentang apa yang harus dikerjakan dan jalannya pemerintah akan lebih mudah dilakukan dan lebih mudah lagi untuk mencari solusi.

Dengan diperkenalkannya penilaian seperti itu, mau tidak mau pemerintah akan mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Ini jelas menguntungkan karena akan banyak ada penilaian kritis dari masyarakat.

Sumber yang paling bagus untuk referensi pembangunan adalah dari rakyat, karena pada dan untuk merekalah pembangunan tersebut dilaksanakan. Rakyat yang paling tahu kondisi mereka dan rakyat pula yang akan memanfaatkannya. Kritik ini banyak faedahnya bagi pemerintah dan inilah yang kita pandang sebagai kritik yang sifatnya membangun.

Kita pandang bahwa selama perjalanan 100 hari pertama pemerintahan ini, segala macam pendapat dari masyarakat merupakan modal utama pemerintah untuk menilai diri.

Seringkali kajian-kajian akademis yang didapatkan pemerintah bisa dikalahkan oleh opini masyarakat yang dimuat di media. Omongan nyeroscos dari rakyat justru menjadi corong bagi keadaan seutuhnya bagi mereka.

Namun, jelas pula ada sisi buruk dari pola baru seperti ini. Kritik dan pendapat yang muncul dari masyarakat ada juga yang sifatnya ngawur karena tidak dilandasi oleh logika dan fakta yang ada, kritik seperti ini sifatnya destruktif dan hanya bertujuan menjatuhkan pemerintah.

Di sinilah pentingnya kita utarakan, bagaimana caranya membangun kritik. Kritik tersebut tidak semata-mata dilontarkan tetapi harus dibangun secara konstruktif.

Tujuan kita membangun kritik sangat jelas, yakni agar kritik tersebut berguna dan memberi inspirasi kepada pemerintah, lalu caranya tidak terlalu sulit, berikan data dan fakta yang ada di lapangan.

Selanjutnya kemukakan fakta tersebut dengan baik melalui saluran yang tepat. Dengan cara itu, bukan hanya si pengritik yang dapat penghargaan dan dihormati tetapi objek yang dikritisi juga akan menyadari kekurangannya dan bersedia untuk memperbaiki.

Bahkan, apabila tujuan kritik tersebut untuk pemerintah, maka negara pun akan mendapat keuntungan.

Kita di Indonesia rasanya masih jauh dari upaya untuk membangun kritik tersebut. Bukan saja dari rakyat jelata tetapi elite-elite politik juga demikian.

Katakanlah fenomena yang terlihat secara telanjang pada Pansus Bank Century yang digelar DPR, setidaknya dari cara mereka mengemukakan pendapat, lebih banyak menyerupai pengadilan, ketimbang melakukan upaya cek dan ricek terhadap penyimpangan negara.

Cara untuk menyampaikan kritik juga memerlukan persiapan yang artinya membangun sikap dan upaya untuk mengkritisi pihak lain. Setelah 12 tahun reformasi, semakin banyak kelihatan kekurangan kita.

Anggawa Jatmiko (anggawa_smile@yahoo.com)
Jl. Utan Kayu No. 32, Jakarta Timur