inovasi portal berita
Kamis, 9 Februari 2012 Follow: Facebook twitter Dollar Kurs BI: 1 US Dollar = Rp.8,988.00   Mobile Mobile   Newsletter Newsletter   RSS RSS

Cabut Izin Operasi Adaro!

Headline
tabalong.go.id
Oleh: Dindien & Yusuf K, Kontributor
Selasa, 3 Juni 2008 | 10:14 WIB
INILAH.COM, Jakarta Adaro lagi, Adaro lagi. Kasusnya, bahkan, sudah merangsek ke akar rumput. Memancing reaksi keras berbagai elemen warga dan mahasiswa. Senin (2/6), massa mendesak agar izin investasi produsen batubara itu dicabut.
Massa datang ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendesak lembaga yang mengurusi masalah perizinan investasi dalam dan luar negeri ini segera mencabut izin usaha Adaro yang beroperasi di Kalimantan.
Aksi massa menyuarakan bahwa Coaltrade, anak perusahaan PT Adaro Indonesia, menjual harga batubara di pasar Singapura dengan harga pasar. Sementara PT Adaro Indonesia menjual harga ke anak perusahaannya itu dengan harga separo dari harga di pasar internasional.
Cara dagang seperti itu ditengarai menyebabkan penyimpangan pajak. Artinya, PT Adaro membayar pajak rendah kepada Republik Indonesia. Pengunjuk rasa juga menuntut pembatalan rencana Adaro melantai di bursa saham untuk menghimpun dana masyarakat mengingat kiprah perusahaan itu selama ini.
Sebelumnya, kuasa hukum Beckkett Pte Ltd menuntut Bapepam-LK membatalkan penawaran umum saham perdana (IPO) PT Adaro Energy Tbk, holding PT Adaro Indonesia. Tim kuasa hukum Beckett berargumen, proses itu tidak layak karena kepemilikan saham PT Adaro Indonesia masih dipersengketakan.
Lucas, salah satu kuasa hukum Beckkett, menyebutkan bahwa kasus kepemilikan saham Adaro masih bergulir, baik di Pengadilan Singapura maupun yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Desakan agar Bapepam-LK tidak buru-buru memberikan pernyataan efektif atas rencana IPO Adaro juga dicetuskan 34 anggota DPR-RI. Mereka mendesak dilakukannya hak angket terhadap dugaan transfer pricing oleh PT Adaro Indonesia. Akibatnya, negara diperkirakan telah dirugikan Rp 400 miliar per tahun.
Transfer pricing diduga dilakukan dengan menjual batubara kepada salah satu perusahaan terafiliasi dengan harga miring, yakni US$ 26 per ton pada 2005 dan US$ 29 di tahun berikutnya.
Berdasarkan data Indonesian Coalprice Index (ICI), waktu itu harga rata-rata batubara Indonesia berada di level US$ 48 dan US$ 40 per ton. Menurut sebuah dokumen, penjualan Adaro pada 2005 hanya US$ 697,1 juta dan US$ 1,003 miliar pada 2006.
Jika dihitung berdasarkan harga pasar, total pendapatan pada 2005 mestinya berjumlah US$ 1,287 miliar dan 2006 US$ 1,371 miliar. Berarti, ada selisih penjualan Adaro dengan penjualan berdasarkan harga pasar. Jika dirupiahkan mencapai Rp 9,121 triliun. Belum lagi kerugian negara dari potensi royalti 13,5% yang nilai berkisar Rp 1,231 triliun.
Menanggapi berbagai desakan itu, Bapepam LK berencana pekan ini akan memutuskan memberi atau menolak izin penawaran saham perdana PT Adaro Energy.
Kepala Biro Penilai Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam LK Nurhaida mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menyelesaikan telaah dokumen pernyataan pendaftaran proses IPO Adaro Energy.
Pengamat pasar modal Edwin Sinaga menganjurkan agar investor berhati-hati terhadap rencana pembelian saham Adaro. "Calon investor saham sebaiknya menghitung ulang. Bisa saja, dari faktor-faktor risiko yang kemungkinan timbul di kemudian hari justru menurunkan valuasi saham mereka," ulas Edwin.
Jika kasus yang masih bergulir di tingkat banding dimenangkan penggugat, bisa dipastikan nilai aset perseroan bakal melorot. Sebab, pihak pemenang (Beckkett -Red) bakal menuntut haknya.
Dalam paparan publik 26 Mei 2008, pihak Adaro tidak mengungkapkan secara transparan soal permasalahan pokok atas kepemilikan saham-sahamnya. Semula Adaro Energy akan menawarkan 34,83% dari total saham senilai Rp 1.050-1.125 per saham.
Adaro adalah perusahaan batubara kedua terbesar di Tanah Air yang memiliki produk andalan EnviroCoal, batubara berkalori rendah dan ramah lingkungan.
Perusahaan yang punya cadangan batubara mencapai 928 juta ton dengan luas pertambangan 34.940 hektare ini sebelumnya dimiliki konglomerat Sukanto Tanoto. Tapi, akibat dijaminkan ke Deutcshe Bank, perusahaan itu belakangan dibeli konsorsium pengusaha Indonesia dengan harga murah. Konsorsium itu, di antaranya Edwin Soryadjaya, Sandiaga S Uno, Teddy Rachmat, dan Boy Garibaldi Thohir yang kini jadi Dirut PT Adaro Indonesia.
Manajemen PT Adaro Energy mengklaim sudah banyak investor dalam maupun luar negeri berminat membeli saham mereka. Dirut Adaro Energy Boy Garibaldi Thohir mengatakan, antusiasme investor terlihat sejak ekspos publik beberapa waktu lalu.
Boy juga menjelaskan, gugatan hukum Beckkett tidak menganggu proses IPO Adaro Energy. "Rencana go public masih on the right track," jelasnya. Toh, gugatan itu juga tidak ada sangkut pautnya dengan Adaro Energy. [E1/I3]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA TERKINI
BERITA POPULER
RSS| Layanan Mobile| Tentang Kami| Disclaimer| Kontak Kami| Karir| Newsletter
Copyright 2008 - 2012 inilah.com, All rights reserved inilah.com.