INILAH.COM, Jakarta - Presiden SBY dan para pejabat negara akan mendapatkan kenaikan gaji. Namun, Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta agar kenaikan gaji itu ditunda.

"Kenaikan gaji sebaiknya ditunda. Lebih baik memikirkan kenaikan gaji kalangan pegawai yang levelnya rendah. Sehingga kesejahteraan aparat birokrasi itu meningkat, dan itu bagian dari reformasi birokrasi kita," ujar Anas Urbaningrum dalam diskusi Kebangsaan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (29/1).

Menurut Anas, reformasi birokrasi itu tidak mungkin dilakukan tanpa perbaikan tingkat kesejahteraan pegawai, dan itu mutlak dilakukan dan disesuaikan dengan tingkat keuangan negara.

"Jadi sbaiknya yang diprioritaskan adalah pegawai eselon 2 atau 3, 4, atau bagian tingkat pelaksana. Yang pejabat tinggi ditundalah," imbaunya.

Sebelumnya, Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakanm, Preisden SBY dan beberapa pejabat pemerintah akan mendapatkan kenaikan gaji. Kenaikan tersebut dilakukan karena sudah 5 tahun Presiden gajinya tidak mengalami kenaikan.

"Itukan sedang diproses sdg digodok di DPR mengenai kenaikan gaji pejabat negara kita lihat nanti bagaimana penjelasan dari pihak sekretariat negara. Iya itu direncanakan lama, kita tahu bahwa kenaikan gaji presiden kan sudah lima tahun tidak ada kenaikan gaji presiden," ungkapnya. [mut]