PD Harap 100 Hari SBY Dinilai Objektif

INILAH.COM, Serang - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo berharap masyarakat menilai kinerja pemerintah secara objektif, jangan mengukur keberhasil itu hanya dengan 100 hari.

"100 hari kinerja pemerintah itu, sebagai tolak ukur untuk lima tahun kedepan. Buktinya, kita lihat juga sudah banyak keberhasilan dalam 100 hari," kata Hadi Utomo di Serang, Sabtu (30/1).

Ia mengatakan, seratus hari adalah masa untuk menanamkan pondasi bagi pemerintah, untuk melaksanakan kinerjanya pada masa yang akan datang. Untuk itu, masyarakat jangan mengukur keberhasilan pemerintah itu hanya dengan 100 hari, kemudian menganggap pemerintah gagal menjalankan tugasnya.

"Saya berharap masyarakat bersabar dan secara objektif menilainya," kata Hadi Utomo usai peletakan batu pertama pembangunan kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Banten di Serang.

Menurutnya, masyarakat sudah bisa menilai apa saja yang telah berhasil dilakukan pemerintah dalam seratus hari kerjanya, meskipun masih banyak hambatan-hambatan yang belum bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat itu.

Ia yakin, dengan kondisi saat ini terkait penilaian oleh masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono yang diusung Demokrat, tidak akan mempengaruhi simpati masyarakat terhadap Partai Demokrat dan juga termasuk popularitas Presiden SBY.

"Saya yakin masyarakat akan semakin simpatik terhadap Demokrat, juga termasuk pada Presiden SBY," katanya.

Ia mengaku prihatin dengan berbagai aksi sebagian kecil masyarakat dua hari lalu, yang telah menghina dan tidak menghargai lambang dan simbol-simbol negara, seperti membakar dan menginjak-injak gambar presiden dan wakil presiden saat berunjuk rasa.

Dalam kesempatan itu, Hadi Utomo juga meminta para anggota Pansus DPR untuk Bank Century dari Fraksi Demokrat yang berjumlah delapan orang agar melaksanakan tugasnya sesuai prosedur. Ia berharap kasus Century tersebut akan segera tuntas.

"Pansus Century dari Fraksi Demokrat tetap harus bekerja profesional dan jangan ada rekayasa," kata Hadi Utomo. [*/mut]