INILAH.COM, Jakarta - Evaluasi program 100 hari Kabinet SBY-Boediono, tenggelam oleh aksi demo. Jadinya, saat pemerintah menyatakan berhasil, maka demonstran menyatakan gagal.

Dalam keterangan pers yang diterima INILAH.COM, Minggu (31/1), Program Director Strategic Indonesia, Audy WMR Wuisang, menyampaikan beberapa hal terkait masalah ini.

Pertama, tidak tersosialisasi dan tolok ukurnya yang tidak jelas dari 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono bisa memperburuk citra dan kinerja Kabinet. Terutama, dalam beberapa isu penting nasional.

Yaitu, Ujian Nasional, RPP Penyadapan, kasus kriminalisasi pimpinan KPK hingga ke skandal penyelamatan Bank Century dengan angka bailout 6,7 Triliun.

Kedua, demonstrasi massa yang terjadi di beberapa tempat hendaknya dipandang sebagai kritik sistematik terhadap Presiden SBY dan kabinetnya. Karena kinerjanya yang memang kurang tersosialisasi menjadikan pemberitaan
keberhasilan terkesan artifisial.

Karenanya, saat ini diperlukan kritik sistematis atas kekuasaan. Sehingga, gerakan politik dan aspirasi masyarakat, sebaiknya tidak dipandang sebagai aksi untuk menumbangkan kekuasaan.

Ketiga, pemerintah harus lebih bijak dalam merespons aspirasi masyarakat. Bukan hanya dengan retorika dan pencitraan positif, tetapi langkah nyata dalam membenahi tata kelolah pemerintahan yang baik, serta program pembangunan yang lebih riil.[*/ims]