INILAH.COM, Jakarta - Program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono dinilai terlalu berlebihan. Sulit diukur pencapaiannya, terutama dalam bidang kesehatan dan perbaikan
taraf hidup masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Donatus K Marut, dalam keterangan persnya di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/1).

"Memastikan bahwa pelayanan kesehatan terpenuhi dalam program 100 hari, ini program yang sangat berlebihan dann ambisius," ujar Donatus kepada wartawan.

Pemerintah, kata dia, dalam program meningkatkan pelayanan kesehatan, menargetkan pembangunan sarana air minum di 1.379 lokasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu menargetkan pembangunan sanitasi masyarakat di 61 lokasi, penyelesaian penyediaan akses telepon di 32 provinsi, mencakup 25 ribu desa, menyediakan internet
bagi pendidikan dasar 9 tahun di 17.500 sekolah, dan peningkatan pelayanan pada 76,4 juta penduduk miskin dalam sistem jaminan
kesehatan masyarakat, dengaan anggaran Rp 4,6 triliun.

"Semua program itu sulit diukur pencapaianya hanya dengan waktu 100 hari," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, program 100 hari pemerintah tidak membahas kemerosotan kualitas hidup masyarakat Indonesia di tingkat dunia.

Pada tahun 2006 posisi Indonesia berada di peringkat 107, di tahun 2007-2008 posisi itu merosot 2 tingkat menjadi 109, dan di tahun 2009 posisi Indonesia merosot lagi ke posisi 111.

Posisi itu lebih buruk dari Srilanka dan Palestina. "Program 100 hari tidak mencerminkan kehendak untuk membangun pondasi
kebijakan, untuk menjawab persoalan kemerosotan kualitas hidup manusia
Indonesia," tandasnya.[ims]