Kepuasan Publik ke SBY Meningkat!

INILAH.COM, Jakarta - Beberapa lembaga survei menilai kasus Bank Century yang kini sedang dalam penyelidikan Pansus Angket Century menyebabkan popularitas Presiden SBY turun. Namun, penurunan popularitas SBY versi lembaga survei justru dianggap peningkatan kepercayaan publik.
Hal inilah yang dipahami oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Ia menilai, kepercayaan publik justru meningkat terhadap Presiden SBY. Kepuasan publik sebesar 70% terhadap Presiden SBY justru meningkat dibanding saat Pemilu Presiden 2009 lalu.

Saya kira publik jika melihat hasil polling, SBY itu 70%. Artinya meningkat dari saat beliau terpilih sebanyak 60,80% itu. Artinya kepercayaan publik bukan malah turun tapi justru meningkat, katanya kepada pers termasuk wartawan R Ferdian Andi R dari INILAH.COM di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Selain menyoal popularitas SBY, Marzuki juga menuturkan soal perkembangan pansus angket Century. Berikut wawancara lengkapnya:
Bagaimana tanggapan Anda dengan beberapa fraksi atas kesimpulan sementara Pansus Century?
Pansus itu kan Pansus DPR. DPR belum menentukan sikap hendaknya masing-masing fraksi sampaikanlah pendapat itu di dalam forum resmi. Sekarang seolah-olah Pansus itu fraksi-fraksi. Pansus itu di DPR bukan Pansus fraksi-fraksi. Apapun hasilnya di Pansus akan diparipurnakan.
Apakah Anda tidak happy dengan kesimpulan sementara oleh beberapa fraksi?
Saya bukan tidak happy. Saya ingin mengikuti fatsoen saja. Karena Pansus itu Pansus DPR. Bukan Pansus partai. Karena pansus DPR, ya itu disampaikan di forum resmi. Pada akhirnya keputusan Pansus disampaikan di forum paripurna. Itu proses, dan itu harus dijalani.
Apakah kesimpulan sementara akan mempengaruhi publik. Karena beberapa fraksi telah menyebut nama dan pihak-pihak yang bertanggungjawab?
Saya kira publik jika melihat hasil polling, SBY itu 70%. Artinya meningkat dari saat beliau terpilih sebanyak 60,80% itu. Kepercayaan publik bukan malah turun tapi justru meningkat.
Bagaimana dengan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani yang oleh beberapa fraksi dianggap paling bertanggungjawab dalam proses bailout ini?
Pemerintah itu presiden RI lho. Pemerintahan itu bukan pemerintahan Boediono. Pemerintahan itu pemerintahan SBY. Pada akhirnya yang membawa bangsa itu adalah SBY.
Bahwa itu adalah indikator bagi mereka (Boediono dan Sri Mulyani) untuk meningkatkan kinerja itu kan opini yang dibangun. Bisa saja anjlok karena opini yang dibangun. Belum tentu kinerjanya buruk, itu kan opini.
Bagaimana kalau pada akhirnya nanti kesimpulan Boediono bersalah?
Saya tidak mau berandai-andai.
Data yang ditemukan dalam Pansus kesalahan ada di BI dan KSSK?
Siapapun yang melanggar kalau ada yang melakukan tindak pidana silahkan. Tapi kalau kebijakan mau dipermasalahkan ya susah kita, Kebijakan itu melekat pada jabatan.

Kalau kebijakan ternyata untuk merekayasa sesuatu?
Rekayasa ada kepentingan tidak? Yang penting kebijakan tidak ada konflik tidak ada mengambil keuntungan. Yang penting kebijakan untuk publik. Kalau ada upaya memperkaya orang boleh saja itu korupsi. Tapi kalau kebijakan kan sumir sekali. [mdr]