INILAH.COM, Jakarta - Wakil pemerintah dalam sidang judicial review (uji materi) Undang-Undang no 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang diajukan Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menyatakan undang-undang tersebut harus dipertahankan.

Dua Menteri yang hadir dalam sidang judicial review itu, kompak mengatakan bahwa UU itu sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa.

"Jelas, Undang-undang No. 1/PNPS/1965 itu sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa. Jika dicabut akan muncul disharmoni di masyarakat," ujar Menteri Agama Suryadharma Ali di gedung MK seusai sidang judicial review itu, Kamis (4/2).

Suryadharma malah menilai gugatan AKKBB ini tidak tepat dengan argumentasi yang keliru. Dia menambahkan UU itu sudah teruji menjaga keutuhan bangsa selama 45 tahun. "Para pemohon itu mencantumkan dalil dan fakta yang semena-mena," tambahnya.

Senada dengan itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan bahwa pemerintah berprinsip UU ini harus dipertahankan agar jangan sampai ada penodaan.

"Jika agama dinodai akan menimbulkan persoalan di masyarakat, UU itu memberi jaminan kepada semua agama. tegasnya. [mut]