Kegeraman Partai Demokrat Memuncak

INILAH.COM, Jakarta - Kegeraman Partai Demokrat kian memuncak dengan sikap partai-partai politik dalam koalisinya yang tidak sejalan dengan keinginan Kubu Cikeas itu. Demokrat menyilakan parpol koalisinya menjadi oposisi. Mengapa?

Partai Demokrat memprihatinkan manuver politik mitra koalisinya yang dianggap tak bisa diandalkan sebagai 'benteng pertahanan'. Peringatan reshuffle kabinet terhadap menteri yang berasal dari parpol koalisi pun dilontarkan Sekjen Partai Demokrat, Amir Syamsuddin. "Kami tidak pernah takut mereka mau jadi oposisi, silakan saja," katanya.
Amir mengatakan, warning ini bukan untuk mengancam. Tapi, agar mitra koalisi menyadari posisinya. Partai Golkar menyatakan tak gentar dengan peringatan itu.

"Kalau tidak takut silakan saja. Kalau merasa bukan mereka, memang tidak perlu takut. Kalau mereka mau jadi oposisi malah bagus," katanya, Kamis.
Demokrat tidak akan mempersoalkan jika koalisi mengubah jalur menjadi oposisi. "Kami tidak pernah takut mereka mau jadi oposisi, silakan saja. Oposisi yang kuat malah bagus untuk pemerintahan," ujarnya.
Peringatan keras Demokrat ini dikeluarkan menyusul gerak-gerik partai peserta koalisi di parlemen, khususnya Pansus Hak Angket Bank Century. Amir mengungkapkan, salah satu alasannya karena mitra koalisi tidak pernah menunjukkan empati dan simpatinya terhadap 'serangan' yang dilayangkan kepada pemerintah, khususnya Presiden SBY.
Peringatan Partai Demokrat mengenai kemungkinan reshuffle kabinet terhadap para menteri yang berasal dari partai koalisi, ternyata tidak menyurutkan anggota koalisi untuk terus bersikap kritis. Selain PKS, Golkar juga bersikap kritis. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya akan konsisten dengan komitmen koalisi yang sudah diyakini sejak awal.
"Golkar dari awal sudah clear dengan komitmen koalisi, yaitu untuk mewujudkan visi Indonesia yang bersih dari korupsi," kata Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/2).
Sikap kritis mitra koalisi di Pansus Angket Bank Century justru ingin menjernihkan dan meluruskan rumor-rumor yang berkembang, terutama mengenai aliran dana Bank Century. Hingga saat ini, setidaknya tiga utusan Golkar duduk di kursi Kabinet Indonesia Bersatu II. Golkar menemukan lebih dari 50 masalah pelanggaran hukum terkait pemberian dana talangan Bank Century yang kini menjadi kontroversi dan terus disorot masyarakat madani. [mor]