Soal Century, Presiden SBY tak Terlibat

INILAH.COM, Jakarta - Rapat Pansus Hak Angket Bank Century tidak menemukan dugaan keterlibatan Presiden SBY, dalam penyelamatan bank yang saat ini berganti nama menjadi Bank Mutiara. Ini menjadi indikasi bahwa keterlibatan Boediono-Sri Mulyani yang sudah jelas dan faktual selaku KSSK bakal ditindaklanjuti.

"Sampai saat ini kita belum dapat cukup bukti bahwa SBY terlibat," ujar anggota Pansus dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2).
Sejauh ini, indikasi dugaan keterlibatan Presiden SBY masih terkunci oleh Keputusan Presiden (Keppres) No 28/2008. Pertama, saat keputusan pengucuran dana talangan Bank Century terjadi SBY tengah berada di Amerika Serikat (AS). "Putusan FPJP dan bailout dibuat saat itu Presiden berada di AS," kata Bambang.
Kedua, adalah pejabat pemangku kebijakan moneter dan pejabat terkait (KSSK) tidak meminta pendapat Presiden saat memutuskan penyelamatan Bank Century. Pejabat terkait juga tidak mendapat arahan dan melaporkan. Pelaporan dilakukan setelah diputuskan. "Jadi kita masih terkunci di situ," tambahnya.
Perlu dicatat bahwa indikasi akan mengarah kepada presiden jika pemegang kuasa moneter mengatakan secara gamblang ada arahan dari presiden. Pansus sedianya hanya ingin mencari penyebab mengapa putusan bailout Rp6,7 triliun itu dilakukan. Padahal terdapat banyak temuan pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara.
Selain Golkar, Fraksi Hanura juga menemukan 62 penyimpangan terkait skandal Bank Century. Hanura juga menyebutkan ada 10 pihak yang harus bertanggung jawab. Namun Presiden SBY tidak masuk deretan pihak bertanggung jawab. Ini berarti hanya sampai Boediono-Sri Mulyani.
"Kami mengungkapkan fakta adanya dugaan korupsi pada kasus Bank Century, yaitu upaya perampokan dana bank secara berlanjut dan melibatkan pejabat Bank Indonesia, pejabat institusi moneter, dan pejabat institusi fiskal yang pada akhirnya merugikan keuangan negara," papar Wakil Sekjen DPP Partai Hanura, Akbar Faizal.
Hanura melihat ada 62 bentuk penyimpangan yang ditemukan. Penyimpangan itu dikelompokkan dalam empat bagian. Pertama, sebanyak 16 penyimpangan dalam operasional Bank CIC hingga pada proses merger. Kedua, 25 penyimpangan pasca marger Bank Century. Ketiga, delapan penyimpangan berkaitan dengan pemberian SPJP pada Bank Century. Keempat, 13 penyimpangan ditemukan saat penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Sejauh ini, sejumlah politisi termasuk Amien Rais menganggap kasus Bank Century merupakan perampokan uang negara. Menurutnya perampokan ini bermula pada ketidakseriusan sikap Boediono dan Sri Mulyani dalam melaporkan pemberian dana talangan sebesar Rp6,7 triliun kepada Presiden.
"Perampokan itu terjadi karena ada dua pejabat tinggi, Pak Boediono dan Mbak Sri Mulyani itu secara gegabah memberikan informasi secara begitu ringan kepada Presiden sebagai chief eksekutif. Saya maklum presiden yang pikirannya segudang, ketika dilapori, itu dia iya-iya saja. Dalam hal ini memang seperti anak buah yang telah mencelakakan bapak buah," ujar ketua MPP PAN Amien Rais kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (4/2).
Ia juga menganggap alasan Sri Mulyani yang telah melaporkan adanya bailout Bank Century kepada Jusuf Kalla melalui pesan singkat (SMS) menunjukan adanya sikap tidak profesional dalam mengelola keuangan negara. [mor]