PD Gelar Pertemuan dengan Parpol Koalisi

INILAH.COM, Jakarta - Aksi 'sepihak' parpol koalisi seperti yang dilakukan PKS dan Partai Golkar di Pansus Angket Century, membuat Partai Demokrat pusing tujuh keliling. Karenanya PD mengumpulkan parpol koalisi untuk berkoordinasi.

Menurut pantauan INILAH.COM, pertemuan berlangsung di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2) malam. Tidak diketahui pertemuan dimulai pukul berapa. Namun pertemuan berakhir sekitar pukul 00.10 WIB. Terlihat keluar dari pertemuan tersebut Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Wakil Ketua Umum Ahmad Mubarok.

Diyakini pertemuan tersebut dihadiri para perwakilan parol koalisi. Yakni PKS, Partai Golkar, PAN, PPP dan PKB. Mubarok yang ditanya seputar pertemuan tersebut enggan menjelaskan secara panjang lebar. Ia hanya mengatakan, paprol koalisi melakukan pertemuan hanya ingin menyamakan persepsikan, sehingga tidak terjadi miss atau kesalahpahaman.

"Yang disamakan persepsinya dalam hal dalam hal pansus. Contohnya, ada yang sama tapi bahasanya beda. Intinya meskipun bahasanya beda, tapi seharusnya bisa dipahami dengan sesuatu yang sama," tutur Mubarok

Ketika didesak, ia enggan menjelaskan secara detail. Yang pasti Mubarok mengharapan komitmen bersama para parpol koalisi. Sehingga semua masalah dapat disesuaikan sesuai dengan koridor atau komitmen yang disepakati bersama.

"Kenapa dulu PKS semangat sekali memunculkan ini, ternyata dipahami loh yang kita tahu itu usulan demokrat. Jadi ada salah paham. Tentang nonaktif, katanya itu usulan demokrat padahal kita tidak pernah ngomong begitu," tandas Mubarok.

Seperti diketahui, parpol koalisi yang tergabung dalam Pansus Angket Bank Century ternyata masih berseberangan dengan Partai Demokrat. Seperti PKS dan Partai Golkar. Bahkan, kabarnya PKS begitu getol menyuarakan agar Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani non aktif dari jabatannya.

Karena keduanya ditengarai terlibat dalam pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Tak mengherankan jika belakangan Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin mendesak Presiden SBY agar melakukan reshuffle menteri KIB II, terutama mereka yang berasal dari PKS dan PArtai Golkar. [jib]