INILAH.COM, Jakarta - Pemerintahan koalisi bakal goyah akibat Pansus Hak Angket Bank Century. Ada desakan Partai Demokrat agar Presiden SBY me-reshuffle menteri yang berasal dari Partai Golkar dan PKS. Maukah dan beranikah SBY?

Para analis politik melihat, desakan mencopot para menteri dari PKS dan Golkar dikhawatirkan justru
menggoyahkan pemerintahan SBY mendatang. Pasalnya, Golkar dan PKS merupakan partai yang menguatkan koalisi yang dibangun SBY. Mengapa?

"SBY butuh Golkar dan PKS. Kalau mereka keluar dari kabinet atau koalisi, nantinya pemerintahan SBY akan semakin bisa digoyang dengan pansus-pansus yang lain," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survey Nasional Umar S. Bakry, Jumat (5/2).

Karena itu, meski ada desakan dari Partai Demokrat, kecil kemungkinan Presiden SBY akan mengikuti keinginan parpol untuk melakukan reshuffle kabinet yang berasal dari Partai Golkar dan PKS. Meskipun keduanya saat ini sedang bersikap mengkritisi kebijakan pemerintah dalam kasus dana talangan Bank Century Rp6,7 triliun.

Para analis politik melihat SBY adalah pemimpin yang peragu dan kelewat berhati-hati, apalagi dengan hasil berbagai survei media dan lembaga poling yang menunjukkan popularitas SBY merosot, maka SBY hampir pasti ragu dan tak berani melakukan reshuffle.

Kecil peluang bahwa SBY akan melakukan reshuffle kabinet dari Partai Golkar dan PKS. Keduanya merupakan partai yang cukup besar. "Kalau kedua partai itu keluar, SBY akan semakin empot-empotan," kata Umar.

Ia menilai desakan dari Partai Demokrat untuk reshuffle wajar, karena Partai Golkar dan PKS yang dianggap sudah tak loyal terhadap pemerintah atas kasus Bank Century.

Kegeraman Partai Demokrat kian memuncak dengan sikap partai-partai politik dalam koalisinya yang tidak sejalan dengan keinginan Kubu Cikeas itu. Demokrat menyilakan parpol koalisinya menjadi oposisi.

Partai Demokrat memprihatinkan manuver politik mitra koalisinya yang dianggap tak bisa diandalkan sebagai 'benteng pertahanan'. Peringatan reshuffle kabinet terhadap menteri yang berasal dari parpol koalisi pun dilontarkan Sekjen Partai Demokrat, Amir Syamsuddin. "Kami tidak pernah takut mereka mau jadi oposisi, silakan saja," katanya.

Amir mengatakan, peringatan ini bukan untuk mengancam. Tapi, agar mitra koalisi menyadari posisinya. Partai Golkar dan PKS menyatakan tak gentar dengan peringatan itu.

Peringatan keras Partai Demokrat ini dikeluarkan menyusul gerak-gerik partai peserta koalisi di parlemen, khususnya Pansus Hak Angket Bank Century. Amir mengungkapkan, salah satu alasannya karena mitra koalisi tidak pernah menunjukkan empati dan simpatinya terhadap 'serangan' yang dilayangkan kepada pemerintah, khususnya Presiden SBY.

Kabar reshuffle KIB II telah lama berembus, meski sering dibantah pihak istana dan Partai Demokrat.

Sebelumnya, Presiden SBY sempat melontarkan akan me-reshuffle menteri dalam 100 hari kerja pemerintahan, jika kerja menteri mengecewakan. Namun pernyataan SBY itu sangat diragukan oleh masyarakat madani mengingat rekam jejaknya selama beberapa bulan terakhir ini belum mengarah ke sana. [mor]