INILAH.COM, Jakarta - Bank Indonesia (BI) tidak memaksakan diri untuk masuk sebagai komisioner dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang hangat dibicarakan. Yang terpenting bagi BI, OJK akan membawa kebaikan bagi perekonomian.

Demikian dikatakan Pejabat Sementara Gubernur BI, Darmin Nasution, saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Jumat (5/2). "Dua-duanya dibahas, kita enggak mau ngotot soal itu (menjadi komisioner OJK), apapun untuk kebaikan bangsa," kata dia.

Darmin mengatakan, perlu pertimbangan banyak hal dalam menetapkan siapa pemangkuasaan OJK. Pasalnya untuk mengeluarkan suatu keputusan dalam kondisi tidak normal, dibutuhkan koordinasi yang kuat.

Menurut Darmin, saat ini belum terjadi koordinasi yang solid untuk mengeluarkan suatu kebijakan dalam sektor moneter. Hal tersebut sangat ia sayangkan, pasalnya berkaca dari pengalaman di Inggris, keterlamabatan informasi membuat masalah pada sektor kruangan.

"Jadi antara kelebihan dan kelemahan itu kemudian itu tdk mudah memutuskannya. Mari kita bicarakan dengan DPR. Nanti kalau milih ini, akan begini loh akibatnya. Kita enggak mau bertengkar soal itu," kata dia.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan komisi XI DPR RI, Selasa (2/2) Deputi Gubernur BI bidang Pengawasan Budi Rochadi mengatakan, sistem pengawasan lembaga keuangan dapat dituangkan dalam suatu model dimana Deputi BI bidang pengawasan secara ex-officio akan menjadi dewan komisioner OJK sekaligus chief supervisory officer otoritas pengawasan bank.

Ia melanjutkan, untuk kebijakan pengawasan Bank sepenuhnya kewenangan OJK. Namun pertukaran informasi dan koordinasi antara BI dan OJK akan berjalan baik karenachief supervisory officer otoritas pengawasan bank dijabat oleh salah satu Deputi BI. [san/cms]