INILAH.COM, Jakarta Partai Demokrat benar-benar dalam titik kulminasi dalam menyikapi mitra koalisi SBY-Boediono. Secara resmi, Partai Demokrat telah mengusulkan ke Presiden SBY agar mengevaluasi menteri-menteri dari mitra koalisi. Apa yang melatarbelakangi usulan ini ke Presiden SBY?

Kepastian usulan untuk mengevaluasi menteri dari mitra koalisi muncul dari Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Menurut dia, dirinya bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Anas Urbaningrum dan Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah, Kamis (4/2) kemarin menghadap Presiden SBY terkait usulan evaluasi menteri dari mitra koalisi.

Kemarin, saya, Anas Urbaningrum, dan Jafar Hafsah menghadap Presiden SBY. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya (terkait usulan reshuffle kabinet). Beliau mengatakan akan mempertimbangkan untuk evaluasi, ujarnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi Adakah Solusi Pansus bagi partai Koalisi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/2).

Menurut Amir, Presiden SBY berpesan agar komunikasi agar tetap dibangun dengan partai koalisi termasuk mengusahakan semaksimal mungkin untuk melakukan komunikasi dengan mitra koalisi. Pesan beliau, agar tetap membangun komunikasi dengan mitra koalisi. Usahakan cara-cara semaksimal mungkin, ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Romahurmuzy mengakui, komunikasi di internal koalisi memang tidak berjalan bagus. Selain komunikasi yang dibangun tergolong terlambat, komunikasi koalisi hingg saat ini belum menemukan titik temu. Komunikasi dengan mitra koalisi sudah tiga kali terkait dengan kasus Bank Century yang dihadiri oleh Ketua Umum partai koalisi. Namun belum ada titik temu, katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Romi demikian ia sering disapa, membantah jika pertemuan partai koalisi SBY-Boediono sebagai upaya pengelabuan publik terkait kasus Bank Century. Ia menegaskan, koalisi dibentuk bukan sebagai poros kejahatan. Pertemuan itu bukan untuk mengelabui publik. Koalisi bukan sebagai poros kejahatan, tegasnya.

Terkait dengan usulan reshuffle menteri dari Partai Demokrat, muncul pula rumor yang beredar, hal itu sebagai upaya Partai Demokrat untuk menambah kadernya di kabinet. Nama-nama yang turut pertemuan dengan Presiden SBY kemarin disebut-sebut bakal menduduki pos menteri yang bakal ditinggal oleh menteri dari mitra koalisi.
Namun rumor tersebut dibantah keras oleh Sekjen DPP Partai Amir Syamsuddin. Tidak ada itu, Anas atau Jafar kita usulkan menjadi menteri. Kita masih senang dengan figur menteri yang berasal dari koalisi, tepisnya.

Hal ini dipertegas oleh anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul. Menurut dia, pada prinsipnya pihaknya tidak mengajukan calon menteri. Namun jika pun pada akhirnya presiden melakukan reshuffle kabinet, Ruhut menegaskan kader Partai Dmeokrat pantas untuk mengisi pos menteri tersebut.
Kita tidak ambisi dan tidak mengusulkan nama. Tetapi kader Partai Demokrat banyak yang pantas menjadi menteri seperti Anas Urbaningrum , Jafar Hafsah, termasuk Ruhut Poltak Sitompul, ujarnya sambil tertawa lebar.
Sementara menurut anggota FPKS DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan koalisi di eksekutif dengan koalisi parlemen sesuatu yang berbeda. Menurut dia, dinamika di parlemen jelas berbeda dengan mekanisme di eksekutif. Itu sesuatu yang berbeda, tegasnya. Menurut dia, jika terdapat pihak-pihak yang menekan partai politik lainnya dalam koalisi justru menunjukkan sikap yang tidak dewasa.
Sementara menurut anggota FPG Aziz Syamsudin koalisi tidak untuk menutupi kesalahan serta tidak untuk bersepakat untuk menutup kasus. Menurut Aziz yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR ini, terdapat sudut pandang yang berbeda di mitra koalisi dalam menyikapi kasus Bank Century. [mor]