INILAH.COM, Jakarta - Rencana penutupan LPG Tambun, Bekasi oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM ditanggapi dingin PT Pertamina. Dirut Pertamina Karen Agustiawan bahkan 'puasa' bicara.

Hal itu terkadi ketika wartawan mencegatnya di Kementeria ESDM, Jakarta, Jumat (5/2). Ketika dicecar dengan pertanyaan yang sama, Karen masih tetap bungkam dan berlalu dengan mobilnya.

Sebelumnya dalah suratnya pada 29 Januari 2010 lalu, Pertamina EP akan menghentikan sementara penjualan gas kepada kepada PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) pada pukul 00.00 WIB tanggal 11 Februari 2010 apabila sampai dengan 10 Februari 2010 BBWM belum menyampaikan izin atas nama BBWM.

Kisruh tersebut bermula dari sengketa hukum saat PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) bermitra mengelola LPG Plan. Saat tender pemenangnya PT Elnusa Petro Teknik (EPT) dan PT MBP sebagai pemenang kedua. Namun EPT tidak sanggup hingga dikerjakan MBP. Di tengah jalan, dibatalkan Bupati Bekasi Saleh Manaf hingga bersengketa di pengadilan yang dimenangkan MBP.

Pertengkaran hukum tidak hanya dilakukan secara tata usaha negara, melainkan juga perdata. Ditingkat pertama pada 18 Desember 2008 gugatan PT MBP ditolak secara keseluruhan. Dewi fortuna nampaknya masih berpihak pada PT OEP. Karena pada putusan di pengadilan tinggi, PT MBP kembali ditolak, sekaligus menguatkan putusan sebelumnya.

Tak puas atas rentetan putusan tersebut, PT MBP mengajukan kasasi ke MA. Namun putusan MA bertolak belakang dengan dua putusan sebelumnya.

Dalam putusannya pada 29 September 2009 itu, MA mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Menteri ESDM No 1176 K/10/MEM/2008, tanggal 5 Juni 2008 tentang izin usaha pengolahan gas bumi kepada PT OEP.

Selain itu, putusan MA juga memerintahkan Menteri ESDM (tergugat) mencabut Surat Keputusan Menteri ESDM tersebut. [jib]