INILAH.COM, Jakarta - Paket reshuffle kabinet, hanya berlaku untuk partai koalisi. Sri Mulyani, tidak masuk ke dalam paket itu. Kalaupun Sri Mulyani direshuffle, lebih karena masalah Century.

Hal ini disampaikan oleh aktivis LSM, Syahganda Nainggolan. Kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (6/1), Syahganda mengaku bahwa dia juga mendapat bocoran, reshuffle kemungkinan besar akan dilakukan oleh Presiden SBY.

''Ya, yang saya dengar begitu. Malah, paket reshuffle ini diberlakukan pada menteri di dalam partai koalisi,'' kata Syahganda.

Dikatakan, kasus Bank Century adalah uji loyalitas dan kebijaksanaan partai koalisi terhadap pemerintah. Ketika kasus ini menjadi sinetron politik, maka wajar kalau Presiden SBY memikirkan melakukan reshuffle terhadap anggota kabinet hasil koalisi.

Jadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak termasuk paket reshuffle?

''Kasusnya Menkeu Sri Mulyani lain. Dia masuk ke kabinet bukan bagian dari koalisi. Nah, kalau Sri Mulyani diganti, itu karena kasus Century. Bukan karena reshuffle koalisi,'' kata Syahganda.

Saat ini, yang terjadi adalah, rejim koalisi menjadi alat bergaining. ''Sehingga, pemerintahan berjalan tidak efektif. Partai koalisi tidak berusaha menempatkan kasus Century sebagaimana mestinya,'' tegasnya.

''Coba lihat, koalisi itu awalnya dibangun untuk kepentingan memperkuat pemerintahan agar efektif. Tapi, yang terjadi malah jeruk makan jeruk. Partai di dalam koalisi malah bermain,'' tegasnya.

Karena itu, tegas Syahganda, adalah kewajaran jika Presiden SBY yang memiliki hak prerogratif memikirkan secara serius tentang reshuffle kabinet yang berasal dari Partai Koalisi.

''Tentang Sri Mulyani, kita tinggal tunggu Pansus saja. Kalau mereka (anggota Pansus) malah memainkan isu Century sebagai bargaining, maka reshuffle akan lebih cepat. Tapi, kalau Pansus proporsional, misalkan menemukan bahwa Ketua KSSK memang melakukan kesalahan, maka itu proses hukum yang akan berjalan,'' katanya.

Artinya, apa yang terjadi pada jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan saat ini, tidak tergantung pada Partai Koalisi. Tapi, lebih tergantung pada ada atau tidaknya kesalahan yang dia lakukan saat menjabat sebagai Ketua KSSK.[ims]