INILAH.COM, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, anggota DPR dan partai politik (parpol) diharapkan tidak kehilangan integritas dalam mengusut tuntas kasus Bank Century dengan adanya wacana reshuffle (perombakan) kabinet.

"Jika ada kader partai yang sikapnya berubah di Pansus Century karena wacana reshuffle itu berarti mereka terpengaruh oleh wacana yang digulirkan Partai Demokrat dan presiden," katanya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Sabtu (6/2).

Menurut dia di sela seminar dan lokakarya Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pramuktamar Ke-46 Muhammadiyah, wacana reshuffle semakin menguatkan dugaan adanya kepentingan dengan Century.

"Namun, yang harus menjadi perhatian adalah rakyat sudah menyaksikan langsung proses penanganan kasus Century sehingga tidak boleh dianggap main-main," katanya.

Ia mengatakan, penghembusan wacana reshuffle kabinet merupakan sebuah cara politik yang kurang etis, karena ada kesan bernada peringatan bagi partai-partai koalisi agar bisa tunduk pada apa yang diinginkan presiden.

"Reshuffle kabinet secara normatif memang hak prerogatif presiden. Presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya, tetapi saya menilai ada peringatan terhadap partai-partai koalisi di pansus yang secara terus terang ingin menuntaskan kasus Century," katanya.

Menurut dia, jika benar Partai Demokrat dan presiden akan merealisasikan wacana reshuffle kabinet, hal itu tidak akan mudah. "Jika reshuffle benar-benar dilakukan, maka presiden dan Demokrat akan rugi. Jika partai seperti PKS, PAN, Partai Golkar, PPP, dan PKB mundur dari koalisi, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan kesepian sendiri. Padahal, bersama pun banyak masalah apalagi sendiri," katanya. [*/cms]