Menkominfo Surati Mendagri Soal Perubuhan BTS

INILAH.COM, Jakarta Menkominfo akan menyurati mendagri terkait perubuhan menara yang kembali terjadi di Badung. Kominfo menilai perubuhan BTS dengan alasan tidak ber-IMB tidak tepat.

"Setelah selesai dibahas dan diformulasikan internal di minggu pertama Februari 2010, Kominfo dalam beberapa hari ke depan akan melayangkan surat resmi ke Mendagri," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto di Jakarta, Minggu (7/1).

Gatot mengatakan, perubuhan menara yang dilakukan atas dasar alasan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Perda Provinsi Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun-Bangunan, justru dikhawatirkan mendatangkan dampak negatif bagi Bali termasuk dalam hal kelangsungan layanan publik, perkembangan pariwisata, dan stabilitas keamanan setempat.

Menurut Gatot, aturan yang sama juga sesungguhnya tidak mengatur tentang kewajiban memiliki IMB dalam pendirian menara telekomunikasi.

"Surat ini akan merupakan surat resmi kedua yang dikirimkan oleh Menteri Kominfo, karena sekitar setahun yang lalu atau tepatnya pada tanggal 16 Februari 2009 Menteri Kominfo Mohammad Nuh telah mengirimkan surat No 75/M.KOMINFO/2/2009 perihal penghentian pembongkaran menara telekomunikasi di Kabupaten Badung," katanya.

Surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Mardiyanto itu pada intinya adalah minta Mendagri agar menginstruksikan Bupati Badung untuk menghentikan sementara pembongkaran menara di Badung sampai dengan adanya penyelesaian permasalahan tersebut dan kepastian hukum yang jelas.

Pada saat itu, yang menjadi salah satu dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

"Khusus untuk pengiriman surat kali ini substansinya jauh lebih serius dan dengan penanganan yang sangat khusus, karena selain Komisi 1 DPR dalam rapatnya dengan Kementerian Kominfo pada tanggal 1 Pebruari 2010 telah mendesak Kominfo untuk segera mencegah perubuhan sepihak atas sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Badung," katanya.

Tindakan itu bila dibiarkan, kata Gatot, akan berdampak luas di antaranya berpotensi segera diikuti sejumlah daerah lain tanpa mengindahkan Peraturan Bersama Mendagri , Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan No. 3/P/2009.

Meskipun demikian, ada juga beberapa daerah lain yang cukup elegan dan komprehensif dalam penyelesaian masalah menara telekomunikasi seperti Jakarta dan juga Yogyakarta.

Perubuhan menara juga dikhawatirkan akan mengganggu layanan telekomunikasi di Badung dan sekitarnya.

Sebagai gambaran, pada saat terjadi masalah perubuhan menara telekomunikasi di Badung di akhir 2008 hingga awal 2009 terdapat 148 menara eksisting di mana sekitar 12 di antaranya telah dirubuhkan.

Sedang pada awal 2010 terdapat sekitar 200 menara eksisting, dan tercatat yang telah dirubuhkan adalah sebanyak 31 menara dan 84 BTS.

Seandainya perubuhan tersebut terus berlangsung, maka dikhawatirkan jumlah yang dirubuhkan akan terus bertambah sehingga akan mengganggu kualitas layanan telkom di sejumlah titik tertentu di daerah tersebut dengan indikasi lemahnya sinyal atau bahkan hilangnya sinyal sama sekali.

" Kominfo sejak awal merebaknya masalah tersebut di awal tahun 2009 mendesak para penyelenggara telekomunikasi untuk tidak bersikap emosional dengan cara mematikan BTS di Badung sebagai tanda protes, yaitu dengan cara memanfaatkan menara yang terdekat yang dirubuhkan agar tidak ada area yang tidak terjangkau," katanya.

Pihaknya mengimbau para penyelenggara telekomunikasi agar tidak mematikan BTS, tetapi dengan kejadian terakhir ini, memang penyelenggara telekomunikasi tidak melakukan sikap protes.

Namun secara otomatis di beberapa titik tertentu yang menaranya tidak berfungsi lagi saat ini telah terjadi kelangkaan sinyal.[*/ito]