KPK Seharusnya Periksa Boediono

INILAH.COM, Jakarta - Para pakar hukum menilai KPK dan Pansus Hak Angket Bank Century semestinya sudah memasuki tahap mendekati final. Para pakar mendesak KPK seharusnya sudah memeriksa Boediono yang menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) ketika dana talangan dikucurkan.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjalan lamban dalam penyelidikan kasus Bank Century. Ia menilai KPK tidak produktif.
"Seharusnya untuk periode merger dan pengawasan BI, sudah bisa diperiksa itu BI yang berada di bawah Boediono," kata Buyung.
Menurut para analis, hasil audit investigasi BPK sudah bisa menjadi landasan kuat memanggil Boediono cs. Dalam audit BPK, BI dinyatakan banyak melakukan peraturan yang dibuatnya sendiri, antara lain dalam peraturan terkait merger dan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).
Sementara dalam periode pengambilan kebijakan dana talangan, KPK juga harus sudah memeriksa para pejabat KSSK, yakni Sri Mulyani (ketua), Raden Pardede (sekretaris), dan Boediono yang selain menjabat sebagai gubernur BI juga menjabat sebagai anggota KSSK. "Boediono, Sri Mulyani, dan Pardede juga harus diperiksa," kata Buyung, advokat senior.
Dari hasil audit investigasi BPK dan proses penyelidikan pansus, sudah jelas siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dana talangan Rp6,7 triliun. Buyung menyebut pejabat KSSK, yakni Sri Mulyani, Boediono dan Raden Pardede sebagai pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran
Ia juga meminta Pansus Hak Angket Bank Century berani memanggil Presiden SBY untuk diperiksa. Bekas mantan anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution meminta partai koalisi SBY di Pansus Angket Bank Century berani mengungkap kebenaran. Untuk menghindari dugaan adanya kompromi politik, Buyung meminta pansus segera mengeluarkan rekomendasi sementara.
Sementara Prof Dr Saldi Isra dari Universitas Andalas menegaskan, kini kita menghadapi skandal Bank Century. Kasus ini tengah menjadi ujian bagi semua pihak. Bagi SBY, pengungkapan kasus ini jadi titik penting untuk membuktikan, bagaimana dia sebenarnya. "Juga seberapa jauh peran dan keterlibatan dia dan partainya," kata Saldi.
Bagi KPK, ini adalah tes, apakah komisi itu berani masuk dan memproses indikasi korupsinya. DPR juga ditantang lewat pansus yang bisa menjadi tempat penyelesaian politik yang kredibel. Apa pun hasil pansus, argumentasinya harus jelas.
Jika kasus Bank Century tidak terselesaikan dengan baik, apalagi kemudian dibereskan lewat negosiasi atau lobi-lobi politik, dampaknya akan serius. "Orang kemudian berpikir, gampang sekali merampok uang negara, lalu menyelesaikannya lewat negosiasi politik," kata Saldi Isra.
Kita harus melihat kasus Century sebagai momentum untuk memperbaiki keadaan. Sungguh, ini batu ujian yang paling tinggi bagi para penegak hukum, DPR, pemerintah, dan terutama KPK. [mor]