INILAH.COM, Jakarta Partai Demokrat sebagai 'tuan rumah' koalisi alih-alih mampu mengharmonikan kekuatan di koalisi, justru acap memancing reaksi negatif bagi mitra koalisi. Sepatutnya selain memperbaiki komunikasi, Partai Demokrat instrospeksi diri.

Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyebutkan Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsudin serta Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok merupakan potret elit Partai Demokrat yang membuat blunder politik bagi mitra koalisi. "Selayaknya kata-kata ancaman yang muncul dari elit Partai Demokrat dicabut segera agar koalisi dan kabinet dapat berjalan kembali secara normal," tegasnya dalam pesan singkat yang diterima INILAH.COM, Senin (8/2).

Pernyataan elit Partai Demokrat, menurut pandangan Fahry justru bertolak belakang dengan pernyataan SBY selama ini yang memberikan arahan agar koalisi kompak dalam mengusut kasus Bank Century. Selain juga, pernyataan elit Partai Demokrat, bagaian dari intervensi partai peserta koalisi. "Jelas ini merusak suasana kabinet yang telah disepakati untuk bekerja secara loyal dan profesional kepada presiden. Serta merusak citra koalisi yang reformis menjadi koalisi antireformasi," tandas bekas Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini.
Keluhan Fahry Hamzah ini merupakan reaksi dari pernyataan beberapa elit Partai Demokrat perihal usulan agar adanya evaluasi kabinet dari mitra koalisi SBY-Boediono. Hal ini tidak terlepas dengan dinamika di Pansus Angket Kasus Bank Century yang saat ini berjalan di parlemen. Sikap PKS dan Partai Golkar di Pansus Angket Century, dalam penilaian elit Partai Demokrat justru mengganggu harmonisasi koalisi SBY-Boediono.

Oleh karenanya, sebagaimana ditegaskan Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin, pihaknya mengusulkan kepada Presiden agar melakukan evaluasi terhadap para menteri yang berasal dari mitra koalisi, tentunya yang tidak sepaham dengan Partai Demokrat dalam melihat kasus Bank Century. "Kemarin (Kamis, 4/2), saya, Anas Urbaningrum, dan Jafar Hafsah menghadap Presiden SBY. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya (terkait usulan reshuffle kabinet). Beliau mengatakan akan mempertimbangkan untuk evaluasi," ujarnya akhir pekan lalu.
Kondisi inilah yang memancing reaksi dari partai politik peserta koalisi, khususnya mereka yang senantiasa kritis dalam melihat kasus Bank Century. Seperti Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang menegaskan tidak fair jika Partai Golkar dinilai membangkang hanya karena alasan tidak sepenuhnya ada kesamaaan dalam melihat kasus Bank Century.
"Menurut hemat saya, sampai sekarang ini tidak fair kalau dinilai Partai Golkar membangkang hanya karena alasan tidak sepenuhnya ada kesamaan dalam melihat masalah Century. Kami tetap pada pandangan fakta yang kami temukan secara obyektif harus diungkap apa adaya dan ini jauh dari niat untuk memberantakkan koalisi, tegasnya seraya menegaskan, justru Presiden SBY yang meminta agar kasus Bank Century dibuka seterang-terangnya.
Sementara Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menegaskan DPP PPP menginstruksikan agar kadernya di pansus untuk tidak menutupi kebenaran atas nama kepentingan koalisi. "DPP PPP meminta agar fraksi PPP DPR melakukan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh data dan fakta temuan pemeriksaan termasuk suasana kebatinan saat bailout dilakukan," ujarnya dalam pesan elektroniknya seusai rapat internal DPP PPP, Minggu (7/2).
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Madani) Ray Rangkuti menyambut positif sikap PKS dan Partai Golkar dalam merespons kasus Bank Century sebagaiamana PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Hanya saja, Ray mengingatkan agar sikap PKS dan Partai Golkar konsisten hingga berakhirnya Pansus Angket Century. PKS dan Golkar tidak memiliki pintu untuk mundur. Pembelotan dari apa yang diwacanakan selama ini justru akan mengakibatkan tercemarnya nama dua partai ini di masa yang akan datang, ingatnya.
Terkait wacana reshuffle yang dihembuskan Partai Demokrat kepada mitra koalisi, Ray justru melihat keanehan pada Partai Demokrat. Karena, Partai Demokrat tidak menyentuh sedikitpun Menteri Keuangan Sri Mulyani dimana dalam kasus Bank Century menjadi sorotan tajam oleh publik.
"Cukup mengherankan terkait keinginan kuat Demokrat untuk menggantikan posisi kabinet dari partai koalisi tanpa sedikitpun menyentuh posisi menteri keuangan Sri Mulyani yang dalam kasus Bank Century menjadi salah satu figur yang disorot tajam oleh masyarakat," ujarnya. [mor]