INILAH.COM, Jakarta Sikap partai politik peserta koalisi dalam merespon kebijakan dana talangan Bank Century memang cukup kritis. Praktis hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang patuh dengan Partai Demokrat. Selebihnya, partai koalisi justru bersebarangan dengan Partai Demokrat. Isyarat apa ini?

Partai koalisi seperti Partai Golkar, PKS, PAN, dan PPP dalam pandangan awal fraksi di Pansus Hak Angket Bank Century memang cukup mengejutkan. Setidaknya, keempat partai koalisi SBY-Boediono itu tak jauh berbeda dengan sikap partai oposisi lainnya, seperti PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Hanya Partai Demokrat dan PKB yang tidak mempersoalkan kebijakan dana talangan ke Bank Century Rp6,7 triliun. Menurut kedua partai ini, kebijakan dana talangan merupakan tindakan penyelamatan perbankan dari krisis keuangan global saat itu.

Seperti pandangan awal Fraksi PPP di Pansus Hak Angket Bank Century yang menilai kebijakan pengucuran Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) belum melakukan semua amanat Perpu JPSK pasal 20 ayat (1).
"Bahwa KSSK menetapkan perkiraan kebutuhan biaya penanganan krisis dan penyertaan modal sementara, ujar juru bicara FPPP Muhammad Romahurmuziy di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/2).
Sementara juru bicara FPAN Asman Abnur menilai terdapat pelanggaran korupsi dalam rangkaian dana talangan Bank Century. "Ada indikasi korupsi dalam FPJP. Unsur korupsi sudah dipenuhi dalam pemberian ini oleh BI dan penjamin simpanan. KPK sudah layak menangani kasus ini," ujarnya.

Sikap dua fraksi ini memang bertolak belakang dengan sikap sebelumnya yang disampaikan ke publik oleh beberapa elit partai. Seperti melalui Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan yang menyebutkan pihaknya mendukung kebijakan dana talangan saat 2008. "Kebijakan bailout itu langkah untuk mengatasi krisis. Kami setuju ada potensi dampak sistemik dan setuju bailout," kata Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan, Januari lalu.
Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh PPP melalui Ketua Fraksi PPP Hazrul Azwar yang menilai fraksinya mendukung kebijakan bailout Bank Century.
Merespon perbedaan sikap fraksi PAN saat pembacaan pandangan awal fraksi, Jubir FPAN di Pansus Asman Abnur yang juga Ketua Fraksi PAN DPR RI menegaskan sikap itu bukan soal berani atau tidak berani.
"Masalahnya bukan berani atau tidak. Namun karena memang selama ini dalam subtansi sudah menerima sebagian bahan. Kita juga sudah buat tim khusus di fraksi. Kan cuma mengungkap apa yang ditemui," ujarnya ditemui usai pembacaan sikap fraksi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/2) petang.
Hanya saja, Asman menegaskan sikap Fraksi PAN terkait kebijakan dana talangan Bank Century sama sekali belum dikomunikasikan dengan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa. Langkah ini diambil karena sikap awal ini belum merupakan akhir dari sikap partai.
"Ini murni dari fraksi belum dikomunikasikan ke DPP. karena ini bukan yang terakhir, ujarnya.
Merespon sikap fraksi-fraksi dari partai koalisi SBY-Boediono yang cenderung kritis dalam menyikapi kebijakan dana talangan Bank Century, Ketua FPD DPR RI Anas Urbaningrum optimistis pada kesimpulan akhir nantinya partai koalisi akan kompak. "Setelah seluruh data masuk, kami yakin akan ada titik temu dengan fraksi lain," ujar Anas.
Sementara pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi menegaskan sikap politik partai koalisi ini menunjukkan keinginan partai koalisi untuk mengincar Boediono dan Sri Mulyani. "Sepertinya beberapa kalangan dari koalisi ingin menjatuhkan Boediono dan Sri Mulyani. Sikap fraksi itu tak ubahnya 'proposal' ke SBY," cetusnya kepada INILAH.COM melalui pesan elektronik, Senin (8/2).
Terkait tidak menyebutkan nama Boediono dan Sri Mulyani dalam pandangan awal fraksi, Airlangga menilai, hal itu sebagai upaya negosiasi politik antara mitra koalisi dengan SBY dan Partai Demokrat. Memang masih negosiasi politik. Key player di Partai Golkar dan PKS," ujarnya. [mor]